Ny Sumiati Luput dari Perhatian Balangan

PARINGIN, banuapost.co.id– Hidup di gubuk yang tak layak huni, Ny Sumiati, warga Desa Kusambi Hulu RT 4, Kecamatan Lampihong, selama ini tak pernah merasakan bantuan dari Pemkab Balangan.

Padahal di gubuk yang ditinggalinya dengan sang putra, Syahrul, jika hujan bak seperti di bawah pohon, karena di sana-sini atapnya hibak dengan lobang.

Sementara jika malam hari, gubuknya gelap gulita karena tidak ada aliran listriknya. Bahkan tak hanya bocor dan gelap gulita, kebutuhan air bersih pun hanya menggunakan air sumur, keruh pula.

Hidup pas-pasan yang sudah dilalui sejak puluhan tahun silam itu, seperti menjadi hal biasa bagi Ny Sumiati dan sang putra yang menjadi tulang punggung dalam keluarga ‘termiskin’ di kabupaten kaya sumber alam ini.

Syahrul hanyalah buruh penyadap karet yang mendapat upah Rp 150 ribu per minggu. Dengan upah itu pula dia mencoba membahagiakan sang ibu.

“Kerjaan saya hanya penyadap karet milik orang lain. Saya sama ibu biasanya mendapatkan Rp150 ribu setiap minggunya. Itu pun kadang kurang,” ujar Syahrul ketika ditemui, Senin (3/2).

Soal bantuan Pemkab Balangan, Ny Sumiati mengaku, tak pernah menerima sajampal picak pun, meski kerap mendengar adanya raskin alias beras miskin.

“Jangankan bantuan, melihat pejabat yang datang ke desa ini saja tidak pernah,” ujar Ny Sumiati.

Meski dengan kondisi apa adanya, Ny Sumiati sangat berharap sang putra tidak bekerja lagi sebagai kuli sadap karet.

“Tapi saya sadar, anak saya hanya lulusan SD. Jadi tidak bisa bekerja yang lainnya, apalagi dengan modal,” imbuhnya.

Padahal. Lanjut Ny Sumiati, pernah mengikuti pelatihan kerja. Namun apa yang di programkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Balangan, tak bisa diikuti karena ketiadaan transportasi untuk menuju tempat pelatihan

“Sejak itulah saya hanya bisa berharap saja semoga suatu saat nanti ada kesempatan untuk bisa mendapatkan kerja yang berpengahasilan. Setidaknya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara anggota Komisi III DPRD Balangan, Syamsudinnor, yang diminta komentarnya, mengaku sangat prihatin dengan kondisi Ny Sumiati, dan mendesak Pemkab setempat turun ke lapangan agar dapat mengevaluasi kembali data kemiskinan.

“Ini adalah potret data tidak valid. Dari beberapa keluhan warga, data yang saat ini dipakai untuk raskin saja masih memakai data lama,” ujarnya.

Mestinya, lanjut Syamsudinnor, Dinas Sosial Pemkab Balangan dalam mendata untuk menyalurkan program, tidak harus menunggu proposal atau penyampaian dari kepala desa atau warga masyarakat.

“Tetapi seharusnya pemerintah turun langsung melakukan pendataan ulang kembali,” tandasnya.

Padahal sejauh ini, tambah Syamsudinnor, Pemkab Balangan terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui perda yang tengah dirancang.

“Namun kenyataannya, masih saja ada warga Balangan yang miskin, seperti yang dialami Ny Sumiati,” ucap Syamsudinnor dengan nada tinggi. (sri/foto: ist)