JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo minta penanganan wabah virus korona, harus satu visi dan memiliki kebijakan yang sama.
“Saya minta setiap
kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi, semuanya dihitung baik dampak dari
kesehatan dan keselamatan rakyat kita, maupun dampak sosial ekonomi yang
mengikutinya,” ucap Kepala Negara dalam pengantar rapat terbatas (ratas) melalui
daring di Istana Merdeka, Selasa (24/3).
Menurut presiden, berdasarkan
laporan yang diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di seluruh
dunia dan Menteri luar Negeri, hingga saat ini Covid-19 telah menyebar di 189
negara.
“Jadi 3 negara terbaru
dalam 2 hari ini yang terkena, Suriah, Grenada, dan Mozambik,” jelas presiden.
Kondisi demikian,
sambung presiden, menunjukkan Covid-19 betul-betul sebuah virus yang telah
menjadi pandemi yang memang sangat sulit untuk dicegah, baik masuk ke sebuah
negara atau provinsi, kabupaten dan kota.
Karena kondisi tersebut,
Kepala Negara meminta untuk betul-betul dihitung dan dikalkulasi dampak sosial
ekonomi dan kesehatan yang ada. Kalau ingin melakukan kebijakan, tetapi betul-betul
disiapkan.
“Sebagai contoh sebuah
kota ingin lockdown, hitung berapa
orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan
tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir
yang akan tidak bekerja,” ujarnya.
Dalam APBD, lanjut presiden,
dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. “Bantuan sosial kepada
mereka harus disiapkan. Jangan kita hanya menutup, tetapi tidak dibarengi
dengan kebijakan bantuan sosial social safety net untuk mendukung kebijakan
yang dibuat,” imbuhnya. (yb/bgla/foto: bergelora)
