JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo minta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota, dievaluasi.
Berdasarkan data yang ada, lanjut presiden, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi. Terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten. Namun tidak drastis.
Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus, namun masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten. Selain itu ada pula daerah yang menerapkan PSBB, namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada, tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.
“Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa?” tanya presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa (12/5).
Data-data yang ada juga mengungkapkan, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sedang sisanya, tidak menerapkan PSBB.
Karena itu, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten dan kota yang tidak melakukan PSBB. Tapi menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam hal penerapan PSBB di sejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.
Pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung, sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.
Menurut presiden, hal tersebut misalnya diterapkan oleh wilayah Jabodetabek yang saling berkaitan. Sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat, dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, presiden minta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa, berjalan dengan efektif.
Sebab sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi, terdapat di Pulau Jawa.
Selain itu, presiden juga mengingatkan untuk berhati-hati mengenai rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji.
“Semuanya harus didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan. Sehingga keputusan, betul-betul benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tandasnya. (yb/din/foto: rusman)
