JAKARTA, banuapost.co.id– Lonjakan signifikan jumlah pasien Covid-19 akhir-akhir ini, akibat pembiaran dan toleransi berlebih terhadap para pelanggar protokol kesehatan.
Karena kondisi demikian, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah daerah tidak lagi memberi toleransi bagi siapa pun yang melanggar.
‘’Saya minta semua pemerintah daerah untuk serius menyikapi besarnya lonjakan jumlah pasien Covid-19 belakangan ini,” tandas Bamsoet, sapaan familiarnya, Senin (29/6).
Akibat lonjakan besar jumlah pasien itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan masyarakat semakin takut untuk melakoni aktivitas-aktivitas produktif di ruang publik.
Seperti diketahui, hingga akhir pekan jumlah pasien Covid-19 terus bertambah dengan laju percepatan yang tampak signifikan. Per Ahad (28/6), total pasien Covid-19 di dalam negeri menjadi 54.010 kasus setelah terdeteksi 1.198 kasus baru.
Bahkan lonjakan besar jumlah pasien Covid-19 akhir-akhir ini, menurut politisi Partai Golkar itu, menyebabkan munculnya penilaian, Indonesia bisa menjadi hotspot virus korona berikutnya.
Dalam konteks yang luas, imbuh Bamsoet, Indonesia pun bisa dipersepsikan negatif. Akibatnya, upaya pemulihan bisa menjadi semakin sulit. Kecenderungan ini hendaknya menjadi keprihatinan bersama.
Karena itu, mantan Ketua DPR RI ini, meminta semua pemerintah daerah harus bersikap lebih tegas terhadap oknum warga yang melanggar protokol kesehatan.
“Apalagi pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan atau ketentuan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu,” tandasnya.
Kebijakan penerapan protokol kesehatan, sambung Bamsoet, harus dilaksanakan dengan konsisten. Penerapannya pun harus disertai dengan pengawasan di lapangan.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memberi contoh dengan maraknya pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional, akibat penerapan kebijakan yang tidak disertai pengawasan. Sehingga menjadi klaster penularan Covid-19.
Karena itu, jangan sampai pemerintah daerah hanya sekadar menerbitkan kebijakan, tetapi tidak peduli dengan pemberlakuan atau penerapannya di lapangan.
“Sebab jika penerapan kebijakan tidak diawasi, sangat besar potensi pelanggarannya. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi,’ pungkasnya. (yb/*/foto: ist)
