BATULICIN, banuapost.co.id– Pelayan kesehatan gratis yang diisukan sudah ditiadakan, seperti menjadi bumerang dalam tahapan Pilkada Tanah Bumbu 2020.
Kenapa seperti menjadi senjata tradisional suku Aborigin di benua Australia itu?. Karena kembali ke yang melontarkanya. Pelayanan kesehatan gratis ternyata masih berjalan.
“Sepupu suami saya sakit stroke, pertengahan Oktober lalu, dibawa ke Rumah Sakit Amanah Husada, dirawat di ruang kelas 3 selama seminggu, tak ada dipungut biaya sepeser pun,” ujar Madiana saat dihubungi, Rabu (11/11).
Warga Simpang Empat inipun membantah jika perawatan di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor Sepunggur, dipungut biaya.
Alasannya, ia dan keluarganya yang berobat ke rumah sakit milik Pemkab Tanah Bumbu tersebut, tidak bayar sepeser pun.
Padahal pasien tidak punya BPJS, namun tetap dilayani. Bahkan saat masuk untuk dirawat tak membawa KTP, hanya memperlihatkan Kartu Keluarga sebagai bukti warga Tanah Bumbu, langsung dilayani.
“Seandainya bayar, mungkin sampai 20 juta lebih. Karena selama dirawat pakai alat bantu dan masuk ICU. Tapi saat dibawa pulang, tak ada tuh ditagih,” tandasnya seraya menambahkan, pelayanan pun juga sangat baik.
Meski demikian Madiana mengaku, pasien bukan peserta BPJS diusulkan melalui jalur Jamkesda, hingga sempat was-was jika tidak disetujui. Sebab akan mengeluarkan biaya besar.
“Tapi Alhamdulillah, kekhawatiran kami tidak terjadi. Lillahi Ta’Alla, kami tidak mengada-ada. Ini yang kami alami sendiri. Tidak tahu kalau orang lain, namun pastinya gratis ini sudah lama,” ucapnya.
Pengalaman serupa, lanjut Mardiana, juga dialami keponakannya saat melahirkan melalui operasi caesar di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor, satu setengah tahun lalu.
“Ponakan sempat panik karena tak punya biaya dan belum memiliki BPJS, hingga takut ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Karena mendesak, terpaksa dibawa untuk keselamatan jiwa dan kandungannya,” kata Mardiana.
Setelah usai melahirkan dan diperbolehkan pulang, menurut Mardiana, petugas tidak menyodorkan bayaran karena dikatakan gratis.
Dengan program kesehatan Tanbu pro rakyat ini, Mardiana berharap dipertahankan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
Tapi Mardiana mengkritisi agar ke depan, pemkab lebih masif melakukan sosialisasi tentang program ini. Sehingga lebih familiar dan menjadi kebijakan populer. (emy/foto: ist)
