BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Jumlah penduduk miskin di Kalsel per Septembar 2018, berkisar 195,01 ribu
orang. Bertambah 5,98 ribu orang dibanding Maret 2018 yang ketika itu sebanyak
139,03 ribu orang.
Soal bertambahnya penduduk miskin ini, sebagaimana rilis Badan
Pusat Statistik (BPS) per 6 Februari 2019, menjadi salah satu topik bahasan
Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu
(6/3).
Meski demikian, menurut Fajar Desira, persentasenya di
bawah angka kemiskinan nasional, berkisar 9,66 persen. Sementara secara
regional, berada di posisi terendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu 4,65
persen.
“Warga miskin di Kalsel didominasi petani dan nelayan.
Sedang penyebabnya, salah satunya inflasi,” jelas Kepala Bappeda Kalsel itu.
Kenapa inflasi yang menjadi salah satu penyebab, sambung
Fajar, karena pertumbuhan jumlah penduduk terjadi di saat harga-harga,
khususnya pangan bergejolak.
“Seperti menjelang dan memasuki lebaran. Sehingga,
berdasarkan indikator yang ada, maka banyak masyarakat yang masuk kategori
miskin,” bebernya.
Selain itu di saat yang bersamaan, lanjut Fajar,
masyarakat juga dibebani tahun ajaran baru sekolah. Mereka harus membelikan
seragam dan keperluan sekolah untuk anak-anak.
Meski secara persentase angka kemiskinan di Kalsel lebih
rendah dibanding daerah lain atau secara nasional, namun upaya menekannya tetap
terus diupayakan.
“Saat ini ekonomi di Kalsel masih didominasi pertambangan
yang berkisar 20 persen. Sedang pertanian, secara luas masih berkisar 14 persen,”
katanya.
Karena itulah, sambung Fajar, Pemprov Kalsel sedang
mendorong sektor ketahanan pangan, termasuk pertanian, agar lebih maju.
“Kemajuan sektor ketahanan pangan yang terus kita
upayakan ini, nantinya diharapkan bisa menekan angka kemiskinan,” imbuhnya.
Diskusi bertema: “Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di
Kalsel” digelar Ditjen IKP Kemkominfo RI. Menghadirkan narasumber, Deputi
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko
PMK, Tubagus Achmad Choesni.
Kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Aksesbilitas Sosial, Kemensos,
Marzuki dan Pengamat Kesehatan, M Rudiansyah.
Diskusi ini juga mengupas program yang disusun dan
diimplementasikan pemerintah pusat sebagai konsepsi Nawa Cita.
Seperti sejauh mana impact dari realiasi program
Pelayanan Dasar tersebut bagi perbaikan kualitas masyarakat. Baik di bidang
kesehatan maupun bidang pendidikan, serta bagaimana hasil nyata program
tersebut di Kalsel pada umumnya. (emy/foto:
iman)
