BANJARMASIN, banuapost.co.id– Kontroversi pernyataan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, kalah cepatnya pembangunan di Kalsel dalam 4 tahun terakhir dibanding daerah lainnya di Indonesia, salah satunya akibat imbas kalahnya Jokowi-Jusuf Kalla, Pemilu 2014 lalu, tak ditampik Dr Taufik Arbain.
Pernyataan
Mardani ini mengemukakan dalam acara talk show antara Tim Pemenang Jokowi-Ma’ruf
Amin dengan Tim Pemenang Prabowo-Sandi yang digagas salah satu stasiun televisi
lokal, Rabu (20/3).
Bahkan pengamat
Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM itu menilai, sebagai seorang politisi
partai pengusung, Mardani sah-sah saja
melontarkan pernyataan semacam itu.
“Terlebih
sebagai pengurus di Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf untuk Kalsel. Tujuannya
tentu untuk mempengaruhi publik,” katanya.
Sebagai
negara yang pemilunya menerapkan sistem politik elektoral dengan pemilihan
langsung, lanjut Taufik Arbain, dalam
perspektif kekuasaan si penguasa akan memberikan prioritas pembangunan bagi
daerah atau wilayah yang menyumbang suara terbanyak untuk dirinya.
“Dalam perspektif kekuasaan, sebagai hal yang wajar. Karena pola semacam itu hampir berlaku di semua negara yang menerapkan politik elektoral dengan cara pemilihan langsung,” tandasnya.
Pola
semacam itu, sambung Taufik Arbain, juga
berlaku dalam pemilihan kepala daerah maupun partai politik.
Dicontohkannya,
negara di Asia yang paling gamblang menerapkan sistem politik tersebut, yakni
Malaysia. Di bagian Selangor, Malaysia, suara cenderung dimenangkan Partai
Islam Semalaysia.
Sementara
pihak berkuasa di Pemerintahan Federal Malaysia adalah Partai UMNO Malaysia
yang tergabung dalam barisan Nasional.
“Sehingga
kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih memprioritaskan daerah
pemenang. Karena ini berkaitan dengan pemenuhan janji,” jelasnya.
Meski demikian,
pemimpin yang terpilih idealnya mesti bersikap adil dalam sebuah kebijakan. Karena
keadilan, hak segenap bangsa.
Diingatkan
Taufik Arbain, sejak lama Kalsel memang bukan menjadi skala prioritas bagi
pemerintah pusat. Karena Kalsel tidak memiliki massa yang besar dalam politik
elektoral dibanding Jawa dan Sumatera. (yb/b2n/ah/foto:
iman)
