JAKARTA, banuapost.co.id–
2045 Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun untuk mewujudkan
hal itu tidak mudah, karena memerlukan kesiapan sejak dini.
“Bisa masuk lima atau empat besar dunia di 2045.
Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita
selesaikan dan hadapi,” ujar Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, Kamis (9/5).
Ditegaskan presiden, negara manapun yang ingin maju dan
berkekuatan ekonomi besar, haruslah mampu menyelesaikan persoalan besar yang
ada di dalam negerinya sensiri.
Bagi presiden ada tiga hal pokok yang harus diselesaikan,
yaitu pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk
peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Banyak negara yang terjebak kepada middle income trap karena tidak bisa
menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Oleh sebab itu, kita harus bisa
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia
merdeka,” jelasnya.
Penyelesaian ketiga persoalan besar tersebut, sambung
Kepala Negara, merupakan prioritas utama bagi bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh
pihak untuk tidak terjebak pada rutinitas dan menumbuhkan semangat perubahan.
“Problemnya sudah kelihatan, persoalan sudah kelihatan,
tantangan yang kita hadapi juga kelihatan, tinggal kita mau atau tidak
menyelesaikan itu. Kalau kita mau, niat kita betul-betul untuk 2045 ke empat
atau lima besar ekonomi dunia, ya jadi. Tapi kalau kita terjebak pada
rutinitas, tidak berani berubah, jangan bermimpi kita masuk ke lima atau empat
besar ekonomi terkuat dunia,” tandas presiden.
Dalam kesempatan tersebut, presiden menyerahkan
Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) kepada 9 orang perwakilan penerima. Untuk
tingkat provinsi diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur,
dan Gubernur Sumatera Selatan.
Untuk tingkat kota diserahkan kepada Walikota Denpasar,
Walikota Makassar, Walikota Semarang. Sedang untuk kabupaten diserahkan kepada
Bupati Tabanan, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Temanggung. (yb/din/foto: setneg)
