JAKARTA, banuapost.co.id–
Presiden Joko Widodo menegur PT PLN (Persero) agar tidak terjadi lagi gangguan
listrik massal, seperti melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa, 4
Agustus lalu.
Teguran disampaikan Kepala Negara ketika menyambangi
kantor pusat perusahaan listrik negara itu di Kebayoran Baru, Jakarta,
Senin (5/8).
“Evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik
massal yang melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa kemarin, agar tidak
terjadi lagi di kemudian hari,” ujar presiden.
Dari beberapa wilayah yang belum hidup, lanjut Kepala
Negara, segera dikejar dengan cara
apapun agar segera bisa hidup kembali.
“Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini
terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja
permintaan saya,” tandas presiden.
Di awal rapat, presiden mempertanyakan penyebab
terjadinya gangguan listrik massal tersebut. Karena dalam sebuah manajemen
besar, seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko berikut dengan rencana
cadangannya.
“Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat
dan dengan baik?” tanya presiden.
Kejadian serupa sebetulnya pernah terjadi sekitar belasan
tahun lalu di mana saat itu listrik di Jawa dan Bali, mengalami mati total.
Presiden mengingatkan, seharusnya kejadian tersebut dijadikan sebuah pelajaran
bagi PLN.
“Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu
kembali terjadi lagi. Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN,
tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan.
Pelayanan transportasi umum, misalnya sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,”
tegasnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut PT PLN (Persero),
Sripeni Inten Cahyani, dalam rapat tersebut menjelaskan, penyebab mati listrik
massal yang terjadi mulai pukul 11:48 WIB, akibat gangguan pada sistem transmisi saluran
udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang, Jawa
Tengah.
Karena itu, Sripeni memohon maaf atas lambannya proses
perbaikan yang dilakukan. “Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui
Pak, prosesnya lambat,” ucap Sripeni.
Setelah mendengarkan penjelasan Plt Dirut PLN tersebut, presiden
mengingatkan, seharusnya kejadian-kejadian seperti ini telah diantisipasi
sebelumnya.
“Pertanyaan saya, tadi dipenjelasannya panjang sekali.
Pertanyaan saya, bapak, ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi
urusan listrik sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak
dikalkulasi akan ada kejadian-kejadian., sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau
tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak
dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata presiden.
Turut mendampingi presiden, antara lain Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, Budi Karya
Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Sekretaris Kabinet,
Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.
(yb/din/rusman)
