Bupati Balangan Tuding Balik ‘Anggota KPK’ Menipu

BANJARMASIN, banuapost.co.id– Kasus Bupati Balangan, Ansharuddin, yang menyandang status sebagai ‘tersangka’ dalam kasus penipuan, bisa jadi membingungkan.

Bagaimana tidak! Status tak nyaman yang disandang pejabat publik itu, sumbernya juga tak jelas. Tapi tiba-tiba muncul menjelang pencalonan kembali Ansharuddin untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Balangan 2020 mendatang.

Sementara pihak kepolisian sendiri, entah itu melalui Kabid humasnya di Polda Kalsel atau humas lainnya di Polsek Balangan,  belum pernah terdengar secara resmi mengeluarkan soal status tersangka itu.

Ansharuddin dituding melakukan penipuan terhadap seorang bernama Dwi Putra Husnie, setahun silam, tepatnya 1 Oktober 2018.

Meski telah menyandang ‘status tersangka’ rupanya tak membuat Balangan 1 ini pasrah begitu saja. Sebaliknya mengklarifikasi persoalan yang menimpa dengan mengumpulkan awak media di sebuah hotel di bilangan Jl MT Haryono, Senin (7/10).

Didampingi kuasa hukumnya dari Borneo Law Firm, Ansharuddin justru balik menuding Dwi Putra Husnie melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan tanda tangan.

Menurut Ansharuddin, Dwi Putra merupakan orang yang selama ini mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aneh memang, anggota KPK bisa kelayapan seorang diri ke berbagai daerah, termasuk ke Balangan.   

Mulanya, timpal kuasa hukum Ansharudin, M Pazri, ihwal kasus buntut dari utang piutang antara kliennya dengan Supian Sauri.

Dari sana, Dwi berupaya masuk untuk membantu menyelesaikan kasus dengan mengaku sebagai anggota KPK. Inipun jadi makin aneh. Apa iya anggota KPK ngurus masalah utang piutang.

Sementara kliennya kenal dengan Dwi Putra Husnie dari Muhlisin, yang tak lain merupakan keluarga dekat mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Harun Rasyid.

Untuk meyakinkan Ansharuddin, kata Pazri, Dwi mengaku pernah menangkap dua Bupati di Kalsel. Mantan Bupati Tanah Laut, Adriansyah dan mantan Bupati HST, Abdul Latief.

Tak hanya itu, Ansharuddin juga sempat diajak ke kantor KPK.  Namun hanya sebatas salat alias tidak masuk ke ruang kerja atau ruang tunggu.

Lebih anehnya lagi, selama kenal dengan Dwi, yang bersangkutan tak pernah menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai anggota institusi antirasuah itu.

Dari segala leanehan ini, menurut Pazri, Dwi diduga melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan tanda tangan. “Bisa jadi dimunculkannya kasus ini ada muatan politis,” imbuh Pazri. (sai/foto: sasi)