Lelang Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR TA 2020 Diapresiasi Jokowi

BANDUNG, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian PUPR untuk TA 2020.

Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung presiden bersamaan dengan acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1).

“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini,” ujarnya.

Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur 2020 yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.

“Lelang itu lakukanlah se awal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan,” kata presiden.

Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR 2020 tercatat mencapai Rp 120 triliun.

Kepala Negara mengatakan, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.

“Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tandasnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.

Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019, 6 November 2019 lalu misalnya, Kepala Negara bahkan menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.

“Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi,” ucapnya kala itu. (yb/din/foto: setneg)