JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menegaskan, isu utama yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Untuk itu, kedaulatan Indonesia itu harga mati.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan, kedaulatan
itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar
menawar,” tandas presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan
Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika,
Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1).
Karena itu, Kepala Negara menekankan kepada seluruh
jajaran TNI dan Polri, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memperkuat
dan menjaga kedaulatan Indonesia.
“Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan
memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” imbuhnya.
Selain isu kedaulatan, presiden juga berpesan agar
seluruh prajurit mampu mengatasi semua spektrum pertahanan yang beragam. Mulai
dari konflik internal, perang asimetris seperti gerilya dan teror, perang proxy
yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang
menggabungkan strategi militer dan nonmiliter maupun strategi konvensional dan
nonkonvensional.
Kepala Negara menilai, tantangan ke depan juga akan
semakin berat. Beberapa tantangan tersebut antara lain, semakin meluasnya
spektrum konflik di berbagai belahan dunia.
Untuk itu presiden mengatakan, Indonesia perlu terus
memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap
menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah
Indonesia.
Untuk diketahui, rapim tersebut dibuka secara resmi oleh
Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (22/1). Rapim mengambil
tema: “Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup
NKRI”.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menkopolhukam,
Mahfud Md, Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, Menkes Terawan Agus
Putranto, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal
Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo. (yb/din/foto: muchlis jr)
