AS Naikan RI Jadi Negara Maju, HIPMI: Awas Jebakan

JAKARTA, banuapost.co.id– Status dinaikan menjadi negara maju oleh Amerika Serikat, Indonesia harus hati-hati dan waspada agar tidak terjebak.

“Mesti berhati-hati. Jangan sampai ini cuma jebakan batman,” ujar Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, mewanti-wanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2).

Dengan status naik level, Indnesia dinilai menjadi negara maju. Artinya, keluar dari daftar negara berkembang. Selain Indonesia, juga ada Brasil, India dan Afrika Selatan.

Menurut CEO Holding PT Batulicin 69 dan PT Maming 69 yang memiliki entitas 50-an di berbagai bidang usaha itu, Indonesia memang memiliki potensi dan kapasitas ekonomi yang besar.

“Namun untuk menjadi negara maju, selain masih membutuhkan langkah panjang, juga waktu,” ujar Mardani.

Pasalnya, sambung Bupati Tanah Bumbu ke-2 dua periode itu, jumlah pengusahanya masih sedikit dari total populasi.

“Sedangkan salah satu syarat untuk menjadi negara maju,  minimal 14 persen dari jumlah penduduk. Saat ini jumlah pengusaha kita masih di bawah 5 persen,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Mardani mengingatkan, jangan sampai isu negara maju untuk Indonesia, hanya menjadi jebakan batman.

Sebab dengan menjadi negara maju, Indonesia harus kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang. Misalnya, Indonesia kehilangan Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat

Mardani juga mengingatkan, kemungkinan pencabutan status sebagai negara berkembang, merupakan bagian dari strategi perang dagang yang sedang gencar-gencarnya dilancarkan negara-negara maju.

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Bisa jadi ini merupakan bagian dari masalah-masalah yang disengketakan ke WTO saat ini. Kita mesti melihat potensi ke sana,” imbuhnya.

Sebab itu, menurut Mardani, HIPMI berharap agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memperkuat negosiasi-negosiasi, menyusul sikap dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang itu.

“Kita kan sedang fight agar ekspor lebih besar lagi untuk atasi defisit neraca dagang. Karena itu jangan sampai keringanan bea masuk impor barang ke AS ini terganggu lagi. Ini kan fasilitas yang diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang,” pungkas Mardani. (yb/*/foto: ist)