SAMPIT, banuapost.co.id– Kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS) dilaporkan ke anggota DPRD Kotim, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) III.
Keberadaan salah satu bahan kimia untuk menjaga ketahanan tanaman dari berbagai serangan hama penyakit, disampaikan ke wakil rakyat yang melakukan reses di Desa Sebamban, Kecamatan MHS, Kamis (4/3).
Soal langkanya pupuk bersubsidi itu dikemukakan Ketua Kelompok Tani (Poktan) Handep Sepakat, Desa Sebamban, Juriansyah. Bahkan menimpa 10 desa/kelurahan di MHS.
Menurut Juriansyah, mulai terasa sulitnya mendapatkan pupuk itu sejak musim tanam Oktober-Maret tahun lalu ( 2019-2020). Tidak sedikikit pula petani hanya mendapatkan 1-2 sak.
“Akibatnya, untuk lahan tanam rata-rata petani, 1 hingga 2 hektare, tidak mencukupi,” ujar Juriansyah dihadapan 7 anggota DPRD Kotim tesebut.
adahal setiap tahunnya, sambung Juriansyah, 8 poktan di desa selalu menyerahkan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi bantuan pemerintah tersebut.
“Namun saat petani mulai tanam, malah pupuknya kosong,” imbuhnya.
Sementara menurut Ketua Poktan Bunga Padi, Jangking, penyaluran pupuk di kecamatan tetangga di Teluk Sampit, lancar-lancar saja. Tapi kenapa di Kecamatan Samuda malah tidak ada.
Padahal pengajuan RDKK-nya sudah setahun lalu diminta PPL. Mestinya kebutuhan pupuk sudah keluar di masa tanam ini.
“Kawan-kawan petani jadi bertanya kosongnya pupuk itu diarahkan kemana. Sementara kecamatan lain lancar aja,” tandasnya.
Sedang menurut Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur, yang memimpin reses, pupuk tersebut tidak langka. Karena pendistribusian untuk Kecamatan MHS tidak diminta poktanya dengan mengajukan usulan.
“Informasi yang kami dapat seperti itu. Poktannya tidak mengajukan usulan ke pemerintah daerah. Karenaitu kalau RDKKnya sudah diserahkan setahun lalu, mesti pupuk tersebut ada,” jelasnya.
Turut hadir dalam reses anggota dapil lll lainnya, yakni, H Bardiansyah, H Bunyamin, H Ramli, Hj Darmawati, Hj Rusmawati dan Linda.
Reses ini khusus menampung usulan prioritas. Seperti Desa Sebamban mengusulkan ruang kelas SDN 1, normalisasi saluaran irigasi, peningkatan jalan Ugus Mat Usup, pemasangan tiang PLN hingga bantuan alsintan, pupuk dan racun. (um/foto: ist)
