PELAIHARI, banuapost.co.id– Masalah sosial salah satunya disebabkan faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Menghadapinya, diperlukan inovasi dan terobosan dari perangkat daerah .
Itu dikemukakan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Tanah Laut, Bambang Kusudarisman, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Pelatihan Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Sarantang-Saruntung, kemarin.
Menurutnya, puskesos dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan Pemkab Tanah Laut untuk mengatasi permasalahan sosial.
Di Tanah Laut, puskesos dibentuk 2021 berasal dari 9 kecamatan. Ke-9 puskesos di kecamatan itu, Taparukui Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Bina Sejahtera Desa Banua Tengah, Kecamatan Takisung, Rakat Papadaan Desa Kait Kait Baru, Kecamatan Bati Bati.
Kemudian, Puskesos Tapandang Desa Pandan, Sari Kecamatan Kintap, Bersama Maluka Desa Baulin, Kecamatan Kurau, Taparukuy di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Sejahtera di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Tersayang di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Kecamatan Bajuin, dan Taparujuk di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur.
Sebelumnya, Tala sudah memiliki 2 puskesos yang dibentuk pada 2019, yaitu Tuntung Pandang, Kecamatan Pelaihari dan Kindai Limpuar, Kecamatan Batu Ampar.
Keberadaan puskesos nantinya, menurut Bambang, akan menjadi tujuan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh informasi tentang program-program yang dapat diakses dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan.
“Karena itu diharapkan dengan adanya puskesos, masyarakat yang kurang beruntung bisa mengadukan apapun aspirasinya,” ujar Bambang.
Senada disampaikan Kadinsos Nor Hidayat. Keberadaan puskesos merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.
“Melalui puskesos yang sudah terbentuk, masyarakat memiliki jaminan apabila ingin cepat untuk berobat. Misalnya, dipermudah untuk memperoleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Nor Hidayat, dengan adanya puskesos ini menjadi promotor dalam rangka memperbaiki data masyarakat miskin di desa-desa.
“Sehingga bantuan yang diberikan bisa sampai tepat sasaran ke warga yang memang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya. (ris/foto: diskominfo)
