SEMARANG, banuapost.co.id– Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Jawa Tengah, gelar konsolidasi. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mexolie, sepekan lalu itu, dihadiri Ketum Sekber Jokowi Nusantara, Bayutami Sammy Amalia.
Selain perwakilan DPP LP2KP, pertemuan ini juga dihadiri DPD LP2KP Kabupaten Probolinggo, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Purrworejo dan Solo Raya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah strategis dalam penanganan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Sehingga menjadi sebuah system yang auto pilot.
Menurut Ketum Sekber Jokowi Nusantara, Bayutami Sammy Amalia, kehadiran LP2KP diharapkan menjadi sebuah kekuatan strategis untuk mengawal program pemerintah, khususnya pada ketahanan nasional
Karena sebuah cita-cita bangsa yang besar, dibutuhkan sebuah kekuatan bersama dari berbagai elemen dan kelompok masyarakat, untuk menjadi satu visi misi dalam sebuah perubahan besar
Dalam paradigma dan tata kelola pemerintah untuk mencapai good and clean goverment menurut Bayutami, menyangkut aspek managemen pemerintahan yg meliputi 8 area perubahan. Seperti mendapatkan komitmen yang kuat dari pemimpin, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kemudian, membentuk tim reformasi birokrasi, menetapkan road map 8 area perubahan, menerapkan managemen berbasis kinerja, menginformasikan upaya dan hasil secara berkala termasuk guick response, melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
“Ke-8 hal tersebut adalah upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih di dalam fungsi-fungsi pemerintahan,” ucap Bayutami.
Upaya-upaya tersebiy, sambung Bayutami, bisa menata ulang proses birokrasi dari tingkat level tertinggi dan terendah. Bahkan dengan upaya ini, bisa merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan.
“Itulah yang dinamakan re new design reformasi birokrasi,” tegasnya.
Seperti diketahui, LP2KP adalah sebuah lembaga yang notabene secara nasional diakui badan hukumnya. Visi misinya: Cari usut tuntaskan semua kebijakan pemerintah dan melakukan pendampingan apabila ada permasalahan. Karena LP2KP berkomitmen untuk mengawal program pemerintah dan mengkritisi apa yang perlu dikritisi. (ril/foto: ist)
