JAKARTA, banuapost.co.id–
Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani AS, mengajukan tambahan kouta
pupuk bersubsidi, khususnya untuk wilayah Batola, kepada Dirjen PSP
Kementan, Sarwo Edhy.
Usulan penambahan itu disampaikan Noormiliyani
didampingi Kadistan TPH Batola, Murniarti, saat melakukan audiensi
dengan Sarwo Edhy di kantornya, Jakarta, Selasa (11/6).
Usulan penambahan kouta pupuk ini disampaikan terkait
adanya rencana pengurangan alokasi pupuk terhadap Batola akibat
ketidaksinkronan data luas bahan baku sawah, sehubungan Surat Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN yang perbedaannya sangat signifikan.
Berdasarkan data survei pertanian (SP) BPS 2018 seluas
104.163 hektare, berdasarkan data konsultan (LP2B) 85.653 hektare, dan
berdasarkan data Kementarian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 61.525 hektare.
Akibatnya perbedaan ini berpengaruh terhadap rencana
pengalokasian pupuk bersubsidi untuk Batola, dari yang semula untuk Urea 9.400
ton, NPK 4.860 ton, dan SP 36 1.835 ton (pada 2018) hanya menjadi 3.360 ton Urea, NPK 3.070
ton, dan SP 36 978 ton (di 2019).
Kekurangan inilah yang diupayakan Hj Noormiliyani agar
dikembalikan. Mengingat pupuk bersubsidi sangat diperlukan untuk tanaman
hortikultura dan perkebunan rakyat di Batola yang memiliki luas mencapai 10.229
hektare.
Audensi yang dilakukan Bupati Batola mendapat tanggapan
positif dari Dirjen PSP Sarwo Edhy. Dirjen PSP sepakat menambah alokasi jatah
pupuk Batola, namun pembagiannya diserahkan melalui pemprov dengan menambah
jatah alokasi pupuk untuk Provinsi Kalsel dari semula 2018 Urea 21,273 ton
menjadi 37,894 ton, SP-36 dari 4.070 ton menjadi 6.578 ton, ZA dari 709 menjadi
1.000 ton, NPK 26.082 ton menjadi 39.607 ton, organik dari 3.374 menjadi 4.700
ton di 2019. (rd/foto: ist)
