MINAHASA, banuapost.co.id– Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah, memerlukan kesinambungan dan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau
rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terletak di KEK Tanjung Pulisan,
Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (4/7).
“Turisnya yang mau ke sini itu banyak, dan akan
(semakin) banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu perlu kerja yang terintegrasi
antara pemerintah daerah, baik kota, provinsi, kabupaten dan pusat. Harus
sambung semua,” tandasnya.
Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan
yang disambangi presiden misalnya,
banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antara
berbagai pihak untuk dapat segera diselesaikan.
Maka itu dalam kunjungannya kali ini, presiden hendak
memastikan semua kendala yang ada dapat segera teratasi. “Ini mau kita
selesaikan, biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung,
payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai,”
tuturnya.
Pemerintah pusat sendiri, lanjut Kepala Negara, memberikan
dukungan penuh dan investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung
pariwisata di Sulawesi Utara, seperti perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi
di Manado serta pelebaran jalan menuju lokasi wisata, pembangunan jalan tol
yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.
Diingatan presiden, seiring dengan peningkatan wisatawan
yang datang ke Sulawesi Utara dan KEK Tanjung Pulisan nantinya, maka provinsi
tersebut memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus
wisatawan yang bertambah.
Dukungan masyarakat
Untuk mendukung upaya pemerintah, Kepala Negara mengaku memerlukan partisipasi dari masyarakat. Sebab masyarakat memainkan peranan penting dalam penciptaan budaya dan kebiasaan yang ramah terhadap wisatawan. Sehingga, para pendatang merasa nyaman untuk berwisata di tempat itu.
Presiden juga meminta pemerintah daerah bekerjasama
dengan Kementerian Pariwisata untuk merencanakan atraksi wisata yang rutin. Sehingga
Sulawesi Utara memiliki agenda wisata yang terjadwal dan layak untuk dikunjungi
wisatawan mancanegara.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widowo dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Staf Khusus Presiden, Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. (yb/din/foto: setneg)
