JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerjasama. Bukan pinjaman.
“Yang kita tawarkan, satu tidak pinjaman. Kedua,
tidak ada government guarantee. Jadi semuanya kerjasama,” tandas Kepala
Negara saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jumat (17/q).
Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama,
presiden telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah
pembangunan ibu kota negara baru.
Ketiganya, Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris,
Tony Blair.
Menurut presiden, dewan pengarah tersebut merupakan
figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.
“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh
Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, person-person
yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang
kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di
lapangan,” jelas presiden.
Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga
diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan
terbangunnya kepercayaan, maka akan memudahkan Indonesia untuk melakukan
berbagai kerjasama.
“Kerjasama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan
usaha), PPP (public private partnership), dan kerjasama yang lainnya yang akan
segera kawasan ini, bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,”
imbuhnya.
Sementara terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru
nantinya, presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi
Kaltim. Namun masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas
yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi. Sehingga ada kecepatan di
situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti
sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.
Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini presiden
belum memutuskan siapa yang akan memimpin, meski beberapa usulan kandidat sudah
masuk.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat, karena
menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga
mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan
internasional,” ungkapnya. (yb/din/foto:
setneg)
