JAKARTA, banuapost.co.id– Di era digitalisasi sekarang ini, keberadaan Divisi Humas Polri tidak lagi hanya sebagai juru bicara. Tapi tampil sebagai king maker. Dengan manajeman media, Polri bisa menjadi pemain dalam menentukan isu, mengelola hingga mendiktenya.
“Saya pernah disampaikan Bapak Kapolri, Kadiv Humas itu bukan
lagi sekadar juru bicara, tapi dia tampil sebagai king maker,” tandas Kadiv
Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal.
Jenderal bintang dua ini memaparkan pentingnya strategi
manajemen media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memelihara,
sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di hadapan peserta
Rapim Polri di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).
Menurut
mantan Wakapolda Jatim itu, humas saat ini menjadi bagian penting bagi semua
Satuan Kerja (Satker) di setiap Polda. Contoh pentingnya ketika ada
pengungkapan sebuah kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Jika tanpa diamplifikasi
dengan baik, tentu sangat disayangkan.
“Karena
media itu, 80 persen dapat mempengaruhi persepsi publik,” ujarnya.
Karena itu dalam rangka strategi manajemen, lanjut Irjen M
Iqbal, media harus piawai dalam mengemas narasi. Hal ini menjadi keharusan jika
narasi yang dikemas dengan baik dan pas, tentunya akan berdampak positif.
Misalnya
kejadian begal, lalu karena marak di sosial media menjadi faktor pembentuk opini
publik daerah itu tidak aman. Ketika itu bisa diungkap, lalu diberitakan masif
hingga viral, tentu akan merubah persepsi publik.
“Inilah
salah satu upaya membentuk opini jaminan keamanan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, sambung Irjen M Iqbal, Polri sebagai penanggungjawab
keamanan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 2/2002, berkepentingan untuk
melakukan manajemen media.
Di era digitalisasi ini, menurutnya, tentu menimbulkan ekses
(peristiwa) yang negatif. Sehingga terjadinya revolusi king of fake atau
maraknya berita palsu hingga bias informasi di tengah-tengah masyarakat yang
menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pada intinya, manajeman media itu bagaimana menekan isu negatif
dan menaikkan isu positif,” imbuhnya.
Untuk itu, tambah Irjen M Iqbal, tidak berlebihan jika Kapolri
Jenderal Idham Azis dan pendahulunya, Jenderal (Purn) Tito Karnavian,
menempatkan manajemen media sebagai program prioritas.
“Karena
di lingkungan, baik global maupun regional, telah menghendaki Polri untuk
melakukan pemetaan media secara profesional,” jelasnya.
Begitupun di semua kementerian dan lembaga, membutuhkan restu
dari masyarakat, dan media merupakan representasi dan suara dari masyarakat.
Untuk itu, selain membangun sistem, Humas Polri juga harus menjalin kemitraan
terhadap media itu sendiri.
“Kita
komunikasi intensif kepada media, bukan hanya ketika ada masalah saja, kita
curi hatinya. Karena media, dapat 80 persen mempengaruhi persepsi publik,”
pungkasnya. (yb/*/foto: ist)
