JAKARTA, bauapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Salah satunya ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.
“DPR RI berkomitmen tinggi dalam membangun kekuatan nasional di bidang maritim,” tandas Puan saat memberikan Kuliah Umum Pada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-58 TA 2020, Senin (14/9).
Kekuatan nasional di bidang maritim, sambung Puan, di antaranya dibangun melalui pembangunan industri pengolahan hasil laut, modernisasi nelayan, penambangan laut, pembangunan pariwisata laut, serta transportasi laut.
“Semuanya itu membutuhkan sistem pertahanan laut yang kuat,” tegasnya.
Karena itu, lanjut peretas sejarah perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI ini, DPR RI terus memaksimalkan tugas konstitusionalnya untuk menjaga laut Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen dari luas wilayah Indonesia.
“Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar UU Keamanan Laut menjadi solusi dari berbagai persoalan ketahanan maritim. Seperti persoalan illegal fishing, peredaran narkoba melalui laut, human trafficking,” ujar Puan.
“DPR-RI ingin agar ada UU yang secara menyeluruh dapat melindungi kekayaan maritim Indonesia,” imbuhnya.
Bahkan DPR RI, menurut Puan, mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk matra laut guna meningkatkan SDM TNI AL yang profesional, serta peningkatan sarana, prasarana dan alutsista TNI AL.
Komisi I DPR RI telah menyetujui hibah 14 Drone Scan Eagle dan upgrade tiga unit Helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat alutsista matra laut.
Selain itu, DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama TNI AL dengan angkatan laut berbagai negara untuk meningkatkan kemampuan dan berbagi informasi. TNI AL kemudian didorong berperan aktif sehingga kehadiran TNI-AL di berbagai forum internasional dapat menguatkan kebijakan politik luar negeri pemerintah.
Dalam upaya penanganan Covid-19, DPR-RI mengapresiasi peran TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) dari penanganan pandemi sampai fase pemulihan ekonomi.
Seperti misalnya, pengoperasian armada kapal rumah sakit TNI AL di pulau-pulau yang kurang mendapatkan akses kesehatan, seperti KRI Soeharso dan KRI Semarang yang saat ini telah beroperasi membantu pemulangan warga negara Indonesia di Malaysia, serta dalam mengangkut bantuan material kesehatan dari Singapura untuk dibawa ke Pulau Galang. (yb/b2n/foto: ist)
