Di negeri ini tidak sedikit anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang kerjanya culas. Sementara di satu sisi, dinamika rakyatnya terlalu tinggi dengan sistem demokrasi yang diyakini sebagai jalan pintas memenuhi syahwat kekuasaan.
Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. slogan lama kembali dihembuskan, meski praktiknya tidaklah demikian. Bahkan “suara rakyat ialah suara Tuhan” pun digelorakan sehingga timbul retorika, Tuhannya siapa dan rakyat yang mana.
Di tengah persoalan bangsa yang tidak jelas kapan selesainya, munculah tukang kibul menebar janji untuk mendulang simpati.
Inilah episode demi episode di negeri ini ketika uang dan popularitas mengalahkan segalanya.
Orang-orang berlomba menuju kekuasaan dengan segenap cara. Tidak perduli modal tak ada dan moral entah ke mana. Kalau duduk pasti kembali, meski dengan cara mengkorupsi.
Mimpi bakalan jadi, begitulah tafsir demokrasi. Jadi jangan heran manakala usai pesta demokrasi, banyak orang yang sakit hati. Bahkan ada pula sampai bunuh diri.
Pola kesederajatan pun, ternyata cuma janji. Sebab jangankan bidang sosial ekonomi, di depan hukum dan politik saja mustahil terjadi. Ternyata demokrasi memilih langsung butuh wawasan dan kearifan.
Tak semata-mata memenuhi hasrat global. Apalagi dengan iming-iming uang. Politik suatu bangsa rujukan utama semestinya adalah benang merah kejayaan masa lalu dan tujuan bernegara. Bukannya trend, apalagi cuma meniru cara bangsa lain.
Kalau sudah begini maka ketiga pilar kekuasaan niscaya ditempati preman-preman. Dipilih bukan karena kepintaran dan keahlian. Tidak pula sebab punya komitmen moral, atau terpilih karena alasan kemampuan mengatasi persoalan bangsa.
Terpilih karena jago berhias. Mempercantik diri melalui uang dan popularitas. Bila perlu dengan ancaman. Maka ibarat hajatan di hari raya korban, negeri ini milik para makelar. Rakyatnya harus bersedia dijual, siap untuk disembelih, dan juga dibuat korban saat perayaan.
Hampir semua negeri penganut demokrasi, hukum sering dijual-beli. Masalah pendidikan seolah-olah sulit diatasi. Korupsi seperti ilalang, ditebas tumbuh lagi. Sengaja ada pembiaran kemiskinan bermodus penggusuran di sana sini. sebab itu paket komoditi untuk jualan saat kampanye nanti.
Alhasil para pemilik modal tetap memegang kendali akan hiruk-pikuk politik dari kejauhan. Merumus permufakatan berujung ‘kapling-kapling’ untuk negeri. Bahkan tidak sedikit melelang Ibu Pertiwi.
Negeri ini seperti tempat konspirasi di mana para makelar dan pemilik modal lupa sejarah masa lalu: bahwa setiap zaman emas bangsanya dahulu selalu dipimpin sosok panglima. Tetapi hal demikian tidak diperdulikan.
Lihatlah, mereka membuat merek koalisi terhadap sosok terpilih nanti. Saling jegal, berebut kursi kekuasaan mengatasnamakan kepentingan rakyat berlogo wong cilik, wong lali, wong edan, dan banyak lagi.
Suatu hari ketika surya dan purnama jatuh di tengah gelap samudera, nun jauh di sana terdengar sayup nyanyian tua: Bagimu Negeri, namun bisa jadi tak semerdu lagi. (yebe/aktivis media)
