Pesta
demokrasi lima tahunan yang dihelat 17 April mendatang, merupakan bagian paling
penting bagi perjalanan sejarah bangsa ini sebagai pembuktian peradaban.
Selain
hasilnya akan menentukan lima tahun ke depan, sebagai bangsa sudah mengukuhkan negara
berdasarkan kedaulatan rakyat.
Sebagaimana
prinsip atau azas (sila) ke-4 Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadikan pemilu
sebagai sarana untuk rakyat memilih.
Memilih presiden dan wakil presiden, tentunya untuk mengurusi negara. Sedang anggota legislatif yang dipilih, akan membuat hukum atas nama rakyat, sekaligus mengawasi presiden dan wakil presiden terpilih.
Karena begitu pentingnya pembuktian peradaban, pemimpin maupun wakil rakyat yang dipilih haruslah yang sudah mampu memaknai hikmah kebijaksanaan, sebagaimana sila ke-4 Pancasila itu.
Sehingga
permusyawaratan dan perwakilan pun, akan dapat dijalankan sebaik mungkin untuk
kepentingan rakyat dan negara.
Jadi
sangat aneh jika pemilu sebagai pembuktian peradaban, justeru tidak
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak bangsanya sendiri. Terlebih lagi dengan
mengambil sikap golput.
Bukankah
ini sebuah bentuk ‘penghinaan’ terhadap Pancasila, sebagai rumusan dan pedoman
kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati bersama.
Sebagai
upaya menyelesaikan persoalan bangsa, pemilu pun menjadi ajang tawar-menawar
gagasan, sekaligus uji publik atas setiap gagasan. Sementara rakyat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan di tangan rakyat), memilih gagasan
mana yang dianggap paling tepat.
Di sinilah pemilu menjadi bagian integral dari peradaban. Masalah bangsa tidak dapat diselesaikan satu orang dan satu gagasan. Melainkan harus dilakukan secara bersama dengan gagasan yang beragam.
Karena jika ditinjau dari sudut keberagaman, baik orang dan gagasan, menjadi penting digarisbawahi. Setidaknya agar tidak ada lagi monopoli orang dan kelompok, maupun monopoli kebenaran akan sebuah gagasan. Inilah peradaban yang bernama gotong royong dan berbeda-beda tetapi tetap satu atau bhineka tunggal ika. (yebe/aktivis media)
