Politik Uang Suburkan Korupsi

Politik uang (money politics)  berlaku sejak bangsa ini mengenal demokrasi. Paradigmanya, jika berbagi uang kemungkinan akan dipilih, tidak berbagi uang pasti tidak akan dipilih.

Artinya, politik uang sudah mengakar kuat, meski dengan sistem pemilu terbuka sekalipun. Terlebih lagi dengan sistem tertutup alias rahasia seperti sekarang ini, justru makin parah.

Karena sudah menjadi ‘tradisi’, jika ada calon yang ingin menghilangkannya, pasti akan kalah. Padahal lazimnya, calon yang mengikuti kontestasi demokrasi pasti ingin menang.

Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan agar bisa menang. Sedang cara yang dianggap paling mudah jika memang punya modal, melestarikan tradisi politik uang itu.

Dengan fakta tersebut, tradisi politik uang memang sangat sulit dihilangkan. Kalau pun ada regulasi yang melarangnya, bahkan dengan fatwa segala, tak akan mempan.

Terlebih lagi rakyat menyukainya, karena kondisinya masih miskin. Padahal jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar. 

Lebih parahnya lagi, jumlah rakyat bermental miskin meski sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai politik uang, juga masih besar.

Kondisi demikian berakibat juga pada tokoh baik-baik dan cerdas, yang seharusnya layak menjadi pemimpin. Namun tidak berani mengikuti kontestasi demokrasi. Bagi mereka, politik uang yang telah menjadi tradisi adalah teror yang sangat mengerikan. 

“Jadi calon harus siap kalah, siap menang! Jika menang bakal kaya raya, jika kalah bisa jatuh miskin!” Inilah rumus yang lazimnya dipegang calon yang mempercayai paradigma politik uang.

Dengan rumus tersebut, ternyata fenomena korupsi makin marak di kalangan eksekutif dan legislatif. Semua koruptor konon pernah mempraktikkan politik uang.

Karena itu tidak berlebihan jika kemudian ada anggapan, politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.

Mirip efek domino. Jika yang kalah karena takut mempraktikkan politik uang dan korupsi, maka yang menang adalah yang berani mempraktikkan politik uang dan akan berani pula melakukan korupsi. 

Efek domino seperti ini, seharusnya rakyat juga menganggap politik uang sebagai teror yang mengerikan. Karena efeknya adalah korupsi yang makin merajalela, yang berarti juga menyengsarakan rakyat.

Menjelang kontestasi demokrasi 2019, pileg dan pilpres, 17 April mendatang, apakah paradigma politik uang tetap dilestarikan ataukah dihilangkan, semuanya tentu tergantung rakyat dan calon-calon yang berlaga. Silakan gunakan akal sehat. (yebe/aktivis media)