DPRD Kalbar Belajar Zonasi PPDB ke Kalsel

BANJARBARU, banuapost.co.id– Dinilai tidak banyak menimbulkan masalah dalam menerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  tingkat SMA, anggota DPRD Kalbar belajar ke Kalsel.

Kunjungan anggota Komisi V DPRD Kalbar ini, diterima Kadisdikbut Kalsel, HM Yusuf Effendi, Kamis (25/7).

Dijelaskan HM Yusuf, peraturan menteri pendidikan (permendikbud) hanya menetapkan PPBD berdasarkan zonasi. Namun tidak menjelaskan secara rinci batasan wilayah yang menjadi ruang lingkup zona.

Atas dasar hal tersebut, maka disbud Kalsel menetapkan zonasi berdasarkan radius tempat tinggal dengan satuan pendidikan atau sekolah. 

Sebelumnya, pada 2018, Disbud Kalsel menetapkan zonasi berdasarkan wilayah administratif kecamatan sekolah bersangkutan.

“Seperti sekolah di Mulawarman itu menumpuk,  letaknya di Banjarmasin Tengah. Apabila ditetapkan berdasar wilayah administratif kecamatan, maka di sana kekurangan siswa,” ujar HM Yusuf.

Atas evaluasi tersebut, lanjut HM Yusuf, zonasinya diperluas. Penggabungan dengan kecamatan lain.

Ditegaskanya, ketentuan wilayah zona itu tidak bertentangan dengan permendikbud. Bahkan di Pulau Jawa, luasan zonasi berdasarkan kabupaten atau kota.

Baru tahu

Sementara Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid, mengaku di daerahnya banyak sekali permasalahan yang timbul karena sistem zonasi tersebut. 

Kebijakan yang sangat merugikan masyarakat setempat, perhitungan jarak wilayah zonasi yang sangat jauh berbeda dengan di Kalsel.

Penetapan zonasi di Kalbar, menurut Markus, sesuai kecamatan dan jaraknya antara permukiman dengan sekolah, dihitung berdasarkan jalan.

Karena itu, semakin berbelok-belok jalan, maka jaraknya semakin jauh. Sehingga ada orang yang rumahnya cuma 10 meter di belakang sekolah, tapi karena tidak masuk dalam hitungan jalan, maka tidak bisa bersekolah di sana.

“Aturan yang diterapkan di Kalbar terlalu kaku dan merugikan msyarakat,” kata politis Partai Demokrat ini.

Bahkan Markus mengaku baru mengetahui penetapan wilayah zona boleh diatur melalui peraturan gubernur, sejauh tidak bertentangan dengan permendikbud.

“Setelah kami diskusi dengan Kadisdikbud Kalsel, ada hal yang kami dapatkan untuk mengatasi masalah zonasi PPDB di Kalbar,” ujarnya.

Pertama di Kalsel, sambung Markus, dibuat aturan turuan dari kementerian ke pergub dan ke peraturan dinas yang mengatur rinci masalah zonasi.

Seperti wilayah zona tidak satu kecamatan bisa jadi dua kecamatan. Di Kalsel tidak melihat jalan, sementara di Kalbar batas zonasi jalan.

“Pulang dari sini kami akan panggil kadis kami untuk melihat ini sebagai solusi. Mereka harus belajar dari Kalsel. Di kalbar terlalu saklek,” tegasnya. (bdm/foto: hum)