Kades Cabul Divonis 9 Tahun, Keluarga Korban Kecewa

MUARA TEWEH, banuaposnet– Puncak Mandala Putra alias Putra, kepala desa (kades) di salah satu wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura), yang jadi pesakitan dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, divonis hukuman 9 tahun penjara.

Tak hanya penjara 9 tahun, oknum kades itu juga dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta, dan subsider kurungan enam bulan.

Menurut Majelis Hakim PN Muara Teweh, Fredy Tanada, yang menyidangkan kasus perundungan itu, Puncak secara sah dan meyakinkan telah melanggar UU Perlindungan Anak.

“Sehingga membuat resah masyarakat dan menghancurkan masa depan korban,” tegas Fredy dalam sidang, Kamis (22/8) petang sekitar pukul 19:30 WIB.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU, yang dalam sidang sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara.

Atas putusan itu, terdakwa yang diminta jawabannya oleh mejelis hakim, menyatakan pikir-pikir.

“Saya pikir-pikir,” kata Puncak, usai berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Herman Subagyo.

Keluarga kecewa

Sementara orangtua korban Gadis (11) –bukan nama sebenarnya, Red.–, mengaku kecewa dengan putusan hakim karena jauh di bawah tuntutan JPU Liberty SM Barus.

Padahal, ujar Papa –bukan nama sebenarnya, Red.–, orangtua korban, pihak keluarga berharap vonis minimal sama dengan tuntutan JPU.

“Kita kecewa. JPU menuntut 12 tahun penjara, ternyata setelah diputus jadi 9 tahun dengan denda tetap Rp200 juta. Kita sih keberatan,” tandas Papa kepada wartawan di Muara Teweh, Kamis (22/8) malam.

Menurut Papa yang datang dari Puruk Cahu bersama sang istri dan beberapa kerabat lainnya untuk menyaksikan sidang vonis Puncak ini, seharusnya hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan JPU dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedang JPU Liberty SM Barus mengatakan, sesuai prosedur pihaknya akan mengkaji hasil putusan hakim selama minggu, sesuai dengan waktu berpikir yang diberikan kepada terdakwa oleh majelis hakim.

“Kita kaji, apakah putusan sudah memenuhi kriteria atau belum.  Saya harus berkoordinasi dengan Kajari Murung Raya, karena kasus ini sudah menjadi atensi publik,” jelasnya. (arh/foto: ist)