TKPRD Kotim Temukan Perusahaan Sawit ‘Siluman’

SAMPIT, banuapost.co.id– Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( TKPRD), Kabupaten Kotim, menemukan perusahaan perkebunan sawit ‘siluman’ yang sudah menanam di ratusan hektare lahan bibit-bibit kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan sawit ‘siluman’ itu, menggarap lahan hutan dan milik warga di tiga desa, yakni Jaya Karet, Basirih Hulu dan Jaya Kelapa, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS).

Lahan tiga desa yang digarap perusahaan kelapa sawit tersebut, jumlahnya mencapai sekitar 600 hektare dalam satu hamparan.

Begitupun dengan fakta lapangan, perusahaan yang bekerja membuka lahan tanpa ijin, juga melanggar peruntukannya. Karena kawasan selatan tidak diperbolehkan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, apalagi secara korporasi.

Wilayah selatan ditetapkan sebagai daerah kawasan penyangga ketahanan pangan, khususnya Kotim dan umumnya masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berkah.

Tim yang dipimpin Kabag Perekonomian dan SDA, Wim RK Benung, Kamis (22/8), bersama rombongan tiba pukul 09:30 WIB, langsung mencek perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Sesampai di depan menara pemantau, rombongan tim menerbangkan pesawat drouwn guna memantau luasan kawasan lahan yang sudah ditanami bibit-bibit sawit.

Tak hanya dengan pesawat drouwn, rombongan TKPRD juga  menyisiri jalan perkebunan kelapa sawit dan menemukan buruh kebun masih melakukan penanaman bibit kelapa sawit.

Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kotim, Wim RK Benung, yang diminta penjelasannya, belum bisa menjawab secara rinci. Karena persoalan ini akan dirapatkan dengan tim.

“Sebab akan dilihat dari berbagai aspek. Apakah itu dari tata ruang, fungsi kawasannya, semua akan dicek,” katanya.

Setelah dirapatkan dan didiskusikan, sambung Wim RK, hasilnya akan disampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Sementara Kabid Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR) Kotim, M Wijaya Putra, menambahkan, penutupan saluran irigasi milik DPUPR oleh perusahaan sawit itu, kewenangan akan dilihat apakah kabupaten, provinsi atau Pusat.

“Sebenarnya tidak diperbolehkan menutup saluran sebagaimana ketentuan undang-undang perairan maupun undang-undang tata ruang,” ujarnya.

Menurut Wijaya, ada dua saluran yang dipotong dan ditutup. Namun sudah diminta kembalikan ke semula, mengingat saluran itu buat masyarakat, bukan untuk investor.

Begitun dengan lahan-lahan yang ditanami, akan dianalisis semua. Karena banyak sekali aturan maupun perda tata ruang daerah kabupaten Kotim (RTRWK).

“Masih dalam pengukuran. Apakah kawasan hutan yang masuk HP tetap atau HPK. Setelah itu kita lihat di perdanya, peruntukannya untuk apa. Untuk perkebunan atau untuk ketahanan pangan. Itu nanti akan dianalisis,” tandas Wijaya.

Namun demikian, sambung Wijaya, fakta yang diperoleh di lapangan, pembukaan lahan tanpa ijin melanggar peraturan UU perkebunan maupun UU tata ruang. (urd/foto: ist)