BANJARMASIN, banuapost.co.id– Bank Kalsel berharap tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ini mengingat, 2019 Bank Kalsel hanya mendapatkan kuota 657 unit dari permintaan 926 unit yang diajukan. Sementara 2020, hanya mendapatkan kuota 1.160 unit dari permohonan 3.000 unit.
Padahal, 1.160 unit, terserap habis Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Triwulan IV (tersalurkan 100%). Proses penyaluran dilakukan dengan menggandeng 60 developer yang tersebar di 21 unit kerja.
Meskipun Bank Kalsel terhitung baru sebagai penyalur KPR FLPP sejak 2014, namun penyaluran telah mengalami perkembangan yang signifikan sampai dengan 2020.
Tercatat sejak Kuartal I sampai dengan Kuartal III 2020, Bank Kalsel berhasil menyalurkan 576 unit rumah dari kuota 595 atau secara persentase 95,23%.
Begitupun dengan Bank Kalsel Syariah, berhasil menyalurkan 100% dari kuota 582 unit. Dengan waktu yang telah berjalan sampai kini, Bank Kalsel tentu telah mencapai lebih dari itu.
Semua capaian ini terbukti dengan diraihnya penghargaan ‘Great Performance Regional Bank On Distribution of Affordable Housing Subsidies 2020’ oleh Bank Kalsel pada gelaran Indonesia Property & Bank Award ke-XV 2020, belum lama ini.
“Atas dasar capaian itulah, Bank Kalsel berharap tambahan kuota FLPP kepada Kementerian PUPR per kuartal,” ujar Dirut Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, Senin (7/12).
Menurut Agus, sangat beralasan Bank Kalsel berharap Kementerian PUPR dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memberikan tambahan kuota 2021, karena Bank Kalsel selalu berhasil mencapai target penyaluran.
“Penyaluran FLPP Bank Kalsel selalu memenuhi target. Karena itu, tambahan kuota FLPP bisa turut menggerakkan ekonomi Kalsel, khususnya bagi pengusaha dan pekerja di sektor property,” tandasnya.
Permintaan perumahan subsidi masih tinggi di Kalsel. Hal itu didorong oleh PNS dan karyawan millenial yang belum seluruhnya memiliki hunian. Karena itu kehadiran FLPP, baik dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka, bisa menjadi solusi atas kebutuhan hunian tersebut.
Selain itu, menurut Agus, bisa membantu para pekerja industri property, seperti mandor, buruh bangunan, tenaga pemasaran, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pembangunan perumahan bersubsidi.
“Ini tentu akan sangat berdampak di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu,” pungkas Agus. (oie/foto: ist)
