JAKARTA, banuapost.co.id– Keputusan perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Presiden Joko Widodo hingga 25 Juli mendatang, harus direspons serius seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat yang terkena dampak kebijakan.
“Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan. Apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, Rabu (21/7).
Karena itu, lanjut Puan, penegakan PPKM Darurat 5 hari ke depan justru harus semakin ketat. Ibarat ujian sekolah, 5 hari ke depan adalah ujian penting yang harus disikapi dengan disiplin belajar yang ketat, supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur.
Menurut Puan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan presiden, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan.
“Begitu juga masyarakat, jangan dijadikan alasan untuk megendurkan protokol kesehatan. Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan. PPKM Darurat selama ini, akan berujung sia-sia,” jelasnya.
Mantan Menko PMK ini mengatakan, lima hari krusial ke depan, juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan.
Sebab, seperti disampaikan presiden, rencana perlonggaran 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.
“Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” imbuhnya.
Selain itu, Puan juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat.
“Kalau bantuan sudah di tangan, masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah,” ujarnya. (b2n/foto: ist)
