KPU Tunda Penetapan Parpol dan Caleg Terpilih DPRD Kalsel

BANJARMASIN, banuapost.co.id– Diinterupsi Bawaslu Kalsel, penetapan perolehan kursi partai politik dan caleg terpilih DPRD l hasil Pemilu 2019, ditunda KPU setempat.

Rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan caleg yang digelar KPU Kalsel, Senin (22/9) sore, sempat berlangsung alot.

Komisioner Bawaslu Kalsel, Nurkhlalis Madjid, meminta KPU menunda penetapan sebelum mengantongi salinan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap gugatan Partai Berkarya atas perolehan suara untuk DPR RI.

Akibat interupsi tersebut, pleno sempat diskor selama 15 menit, sebelum akhirnya Ketua KPU Kalsel, Sarmuji yang memimpin dan memutuskan menunda penetapan.

Nurkholis Majid mengingatkan agar KPU Kalsel sebaiknya menunggu surat putusan dari MK  yang tengah menangani 250 perkara.

“Salah satunya gugatan dari Partai Berkarya. Karena gugatan itu baru saja dibacakan penggugat atau pemohon di MK, jadi belum ada putusan final yang mengikat,” jelas mantan anggota KPU Kalsel ini.

Karena belum ada putusan hukum yang pasti, lanjut Nurkholis Majid, lebih baik penetapan sebaiknya ditunda.

Diingatkan mantan anggota KPU Banjar ini, jika KPU Kalsel ingin menetapkan, maka perlu pertimbangan matang, khususnya konsideran hukumnya, agar nantinya keputusan penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih tidak cacat formil.

“Karena tidak melihat surat putusan MK, apalagi dalam item pokok permohonan penggugat Partai Berkarya memasukkan item Kalsel dalam materi gugatannya, bukan hanya PHPU DPR RI, tapi juga DPRD Kalsel. Jadi sebaiknya tunggu putusan MK,” tandasnya.

Meski akhirnya mengambil keputusan menunda penetapan, menurut  Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kalsel tidak ada gugatan atau sengketa yang diajukan ke MK. Karena itu, pleno digelar berdasarkan instruksi KPU RI.

“Berdasarkan instruksi tersebut, kami harus menetapkan paling lambat pukul 24:00 Wita,” kata mantan anggota KPU Tapin ini.

Apalagi gugatan Partai Berkarya tersebut, sambung Sarmuji, untuk KPU RI. Mempermasalahkan hasil perolehan suara DPR RI karena terjadi kesalahan administratif, salah ketik dalam registrasi.

“Gugatannya tidak ada kaitannya dengan hasil suara untuk DPRD Kalsel. Tapi untuk DPR RI,” katanya.

Namun demikian, lanjut Sarmuji, KPU Kalsel akhirnya memutuskan menunda pleno. Alasannya, menunggu kejelasan terkait kesalahan administrasi tersebut.

“Penundaan ini tanpa batasan. Meski demikian, KPU Kalsel secepatnya menggelar kembali pleno setelah mendapat kejelasan dari gugatan di MK tersebut. (emy/foto: ist)