Bandung Bondowoso Hingga Rio de Janeiro

Ibu Kota Negara ‘pemerintahan’ Republik Indonesia sudah diputuskan Presiden Joko Widodo pindah ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dua wilayah, Panajam, Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.

Jokowi, sapaan akrab orang nomor satu di Indonesia ini, telah menancapkan tonggak sejarah baru dengan keputusan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, Senin (26/8), di Istana Negara.

Meski sebelumnya rencana Ibu Kota Negara itu sendiri, jauh hari sudah digadang-gadang Presiden Pertama, Ir Soekarno, yakni di Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahkan dengan membangun Tugu Soekarno, tepatnya di Jl S Parman, di sisi Sungai Kahayan, yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Tengah.

Tugu ini memiliki ikatan sejarah dengan Sang Proklamator,  seperti dijabarkan dalam buku berjudul: Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangka Raya. Pada tahun pembuatannya, 17 Juii 1957, Soekarno telah menggagas pemindahan Ibu Kota Indonesia ke kota ini.

Meski telah dicanangkan sejak puluhan tahun silam, namun tak satupun presiden sesudahnya yang ‘tergiur’ untuk melaksanakan atau memutuskan gagasan tersebut. Sedikitnya lima presiden berganti sejak Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, gagasan ini pun tersimpan rapat.

Keputusan Jokowi memang tak berjalan mulus. Berbagai tanggapan kritis dari kalangan akademisi pun bermunculan. Beberapa di antaranya,  Prof David Henley dari Leiden University, ekonom Didik Junaedi Rachbini, ekonom senior INDEF Fadhil Hasan, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim.

Misalnya menurut David Henley yang fokus pada studi kontemporer tentang Indonesia, kebijakan pemindahan ibu kota di Indonesia belum saatnya dilakukan.

“Sebab memindahkan ibu kota, justru berpotensi melepaskan elite politik dari realitas sosial masyarakatnya,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/8).

Di tempat yang sama, ekonom Didik Junaedi Rachbini termasuk sosok yang kontra menyoal kepindahan ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan. Bahkan dia mendorong agar pemerintah mengkaji ulang dan menyiapkannya secara matang.

Dengan lantang Didik meenyebut, pemindahan ibu kota ini program gagah-gagahan. Begitu terpikir langsung diperintahkan.

“Ini bukan Bandung Bondowoso. Bangun ibu kota ini kan bukan seperti bangun kontrakan. Kita nggak boleh mengelola negara seperti ini. Ini harus dikritik, pantas dikritik,” kata Didik.

Bandung Bondowoso sendiri, merupakan cerita rakyat asal mula Candi Prambanan. Akibat kemurkaan Joko Bandung karena cintanya dipermainkan Roro Jonggrang setelah diminta membangun 1.000 candi hanya dalam satu malam.

Pemerintah harus lebih sistematis menyampaikan rencana pemindahan ibu kota. Kebijakan publik soal pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara sistematis, sehingga dianggap masih mentah.

Indikasi ini mengemuka ketika Ketua MPR mulai bicara harus dipikir ulang. Ketua DPR bilang belum terima naskah akademisnya. Sementara Kemendagri bilang ini belum matang.

Didik menilai, pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada pemerataan ekonomi di Kalimantan. Karena itu presiden diingatkan, sebaiknya mengkaji ulang pemindahan ibu kota sesuai ilmu kebijakan publik.

Memang jika ditelisik, Indonesia memang bukan menjadi negara pertama yang memindahkan ibu kota. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, ada sejumlah negara yang sudah terlebih dahulu memindahkan pusat pemerintahannya.

Misalnya Brasillia dari Kota Rio de Janeiro, Dar es Salaam ke Dodoma (Tanzania), Karachi ke Islamabad (Pakistan), Lagos ke Abuja (Nigeria), Almaty ke Astana (Kazakhstan), hingga Kuala Lumpur ke Putra Jaya (Malaysia).

Namun faktanya, tidak semua pemindahan ibu kota berjalan mulus. Berdasarkan catatan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ada beberapa bukti konkret pemindahan ibu kota berakhir dengan kegagalan.

“Setidaknya kita bisa melihat ada empat kegagalan fungsi ibu kota negara,” ungkap ekonom Senior INDEF,  Fadhil Hasan, dalam sebuah diskusi sebelumnya.

Putra Jaya, Malaysia, meskipun ibu kota sudah berpindah dari Kuala Lumpur, namun pegawai pemerintahan Malaysia justru tidak ikut berpindah ke Putra Jaya karena faktor keluarga. Secara jarak, Kuala Lumpur dan Putra Jaya pun berdekatan.

Selain itu, pemindahan ibu kota Australia ke Canberra juga menjadi contoh konkret lainnya. Wilayah tersebut, justru sepi dan tidak diminati penduduk setempat untuk bermukim dalam jangka waktu lama.

“Pemindahan ibu kota Seoul ke Sejong sudah diputuskan sejak 2012. Namun sampai saat ini, prosesnya masih belum selesai,” kata Fadhil.

Salah satu kendalanya, besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik. Sehingga turut menghambat pembangunan ibu kota.

Sedang dikesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim menilai, upaya pemerintah yang membandingkan pemindahan ibu kota dengan negara lain, justru salah kaprah.

Indonesia ini negara kepulauan. Ada 17.000 pulau, diapit dua samudera dan berada di pusat lalulintas maritim. Di Brasil, bisa jalan kaki atau naik sepeda dari Rio ke Brasilia. Kau di Indonesia apa bisa jalan kaki dari Pulau Jawa ke Kalimantan.

“Jadi jangan disamakan negara kita dengan ibu kota kontingen. Kita ini negara kepulauan. Mana logikanya,” tegas Emil.

Emil dengan lantang membeberkan alasannya menolak mentah-mentah rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, alasan-alasan pemerintah memindahkan ibu kota tidak masuk akal dan keliru.

Seperti diketahui, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah memindahkan ibu kota. Salah satunya, masalah kemacetan hingga ancaman tenggelam. Padahal kalau DKI Jakarta rusak, seharus diperbaiki.

Keputusan pemerintah memindahkan ibu kota di tengah masalah yang menimpa Jakarta, justru seperti lari dari tanggungjawab. Seharusnya, pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut. (yebe/aktivis media)