PELAIHARI, banuapost.co.id– Pemkab Tala akan bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak bergantung dengan dana transfer pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan Bupati H Sukamta, saat mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference (vidcon), Rabu (20/5).
Menurutnya, ini menjadi salah satu catatan yang sampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah, yang menyebut tingkat kemandiran fiskal di pemerintah kabupaten Provinsi Kalsel masih mengandalkan pada penerimaan transfer dari pusat.
Karena itu diharapkan, dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan PAD, agar ketergantungan pada pemerintah pusat bisa semakin menurun.
“Mau nggak mau kita harus kerja keras untuk meningkatkan PAD kita,” ujar bupati, di dampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M Darmin, dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Safarin.
Sukamta juga mengungkapkan jika exit meeting kali ini pihak BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan beberapa pokok-pokok temuan yang ada di seluruh kabupaten kota. Namun temuan yang disampaikan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap opini, akan tetap ditindaklanjuti.
Seperti halnya temuan tentang belanja gaji untuk beberapa daerah yang masih terdapat kelebihan pembayaran.
BPK mengungkap ada kelebihan pembayaran gaji yang diberikan untuk anak yang sudah tidak menjadi tanggungan, karena sudah berumur lebih dari 21 tahun.
Oleh sebab itu, BPK meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan revisi, pegawai mana saja yang sudah tidak perlu menerima tunjangan anak. Karena ini menyangkut kewajaran dalam laporan keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini BPK juga sempat menyinggung tentang dana yang dikeluarkan untuk penanganan kasus Covid-19. Menurut Tornanda, ke depan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.
“Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemda diciderai karena ada pembiayaan yang tidak sesuai penggunaannya,” imbuh Tornanda.
Terhadap hal ini, bupati menegaskan, untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tala begitu selesai pertanggungjawaban kegiatan langsung dilakukan audit.
“Begitu selesai pekerjaan, langsung dilakukan audit. Ini adalah upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat penggunaan dana tidak terduga untuk penangananan Covid-19 di Tala,” tandasnya. (zkl/foto: ist)
