JAKARTA, banuapost.co.id– Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapreasiasi peringatan keras Presiden Joko Widodo terhadap aparat yang melakukan pemerasan dengan memanfaatkan hukum.
“Peringatan Bapak Presiden terhadap penegak hukum yang menakut-nakuti masyarakat, terutama para pengusaha dengan memanfaatkan regulasi, harus kita dukung. Selain sangat tercela, juga menghambat iklim usaha dan perekonomian Indonesia,” kata Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H Maming, Ahad (30/8).
Mardani juga menyatakan dukungannya agar penegak hukum yang melakukan tindakan tercela itu, dijadikan musuh bersama.
Menurut CEO Hoding PT Batulicin Enam Sembilan dan PT Maming Enam Sembilan, sebenarnya kasus-kasus pemerasan penegak hukum terhadap para pengusaha, sudah sejak lama terjadi. Terutama berkaitan dengan perijinan.
“Karena itu jika kondisi seperti ini terus terjadi, jelas sangat merugikan perekonomian Indonesia. Terutama dalam membangun iklim usaha yang sehat dan iklim investasi,” jelas pemilik 50 lebih entitas yang bergerak di berbagai bidang usaha itu.
Oleh sebab itu, Mardani mengimbau kalangan pengusaha berani melawan dan melaporkan oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan tercela ke instansi berwenang.
Namun demikian, Bupati Tanah Bumbu ke-2 dua periode itu, juga mengingatkan kalangan pengusaha, terutama yang tergabung dalam HIPMI, melengkapi legalitas usahanya agar tidak jadi bancakan penegak hukum.
Sebelumnya, Presiden Joko Widido saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8), mengingatkan para aparat penegak hukum tidak menakut-nakuti sejumlah pihak, yakni eksekutif, pengusaha hingga masyarakat, dengan memanfaatkan hukum yang belum sinkron.
“Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif. Untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” tegas Jokowi.
Menurut presiden, pemanfaatan regulasi hukum yang belum sinkron untuk menakuti dan memeras sejumlah pihak, dapat memperlambat, bahkan menghentikan pembangunan nasional.
“Penyalahgunaan regulasi untuk menakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan itu,” jelasnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi memperingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukannya. Karena jika melanggar, maka tidak akan bisa mentoleransi perbuatan tersebut.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini, musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” tandasnya. (yb/*/foto: ist)
