JAKARTA– Provinsi Kalsel mendapat alokasi Rp27,540 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Alhamdullilah, alokasi APBN 2019 untuk percepatan pembangunan di Kalsel mengalami kenaikan dibanding 2018, ” ujar Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( TKDD) 2019 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/12).
Gubernur mengharapkan, dengan alokasi APBN 2019 sebesar Rp 27,540 triliun yang nilainya naik sebesar Rp2, 216 triliun jika dibanding 2018 Rp 25, 324 triliun, mampu memacu pembangunan di Kalsel.
Dari nilai total anggaran tersebut, menurut gubernur, Instansi Vertikal, Pempov Kalsel bersama kabupaten/kota akan memanfaatkannya untuk pembangunan di segala bidang.
Pria yang akrab disapa Paman Birin itu mengharapkan, lewat alokasi APBN dapat memacu percepatan pembangunan yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh dana tak sekadar terserap dan teralisasi tepat waktu. Namun yang lebih penting, realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sedang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Usdek Rahyono, merincikan , total kucuran dana APBN Kalsel 2019 sebesar Rp. 27,540 triliun, meliputi Satker Vertikal kementerian/lembaga dan transfer ke daerah untuk provinsi dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota serta dana desa.
Total anggaran tersebut naik Rp. 2 triliun lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 25,324 triliun.
APBN 2019 untuk Kalsel terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp 8,537 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebanyak Rp 19,003 triliun.
Untuk TKDD terdiri dari Dana Desa Rp1,506 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 1,058 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 2,371 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 8,378 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 5,374 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 313 miliar. (syh/bdm/foto: hum)
