Di Pilgub Jakarta 2017
lalu, pengaruh gerakan penyilangan agama dengan politik, berhasil menumbangkan petahana,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Gerakan politik FPI
yang dimotori Rizieq Shihab, juga terbilang sukses sebagai bagian dari ambisi
politik Prabowo sebagai ‘kingmaker’ yang mengusung Anies dan Sandi.
Kasus penistaan agama
yang menimpa Ahok, menjadi legitimasi atas gerakan politik umat untuk berdiri
teguh dalam dinamika politik Indonesia hingga sekarang ini.
Bahkan menjelang tahun
politik 2019. PKS yang selama ini membangun hubungan politik yang baik dengan
Prabowo, membuat geger nusantara.
Mardani Ali Sera pemeran
utamanya. Tagar ‘2019 Ganti Presiden’, sukses mendapat tempat di tengah
masyarakat, meski menjadi polemik.
Ibarat laga dalam sepakbola, leg pertama 2014 lalu berhasil dimenangkan Jokowi.
Leg kedua Prabowo kembali menantang sang petahana yang kini berpasangan dengan KH
Ma’ruf Amin.
Gerakan politik umat,
kembali hadir sebagai ‘modal’ bagi Prabowo. Artinya, adanya kelompok sebagai
simbol yang memiliki kekuatan dalam menggiring orang untuk mempercayai.
Hadirnya koalisi
gerakan, seperti FPI, GNPF, dan Garda 212, memperkuat posisi Prabowo dalam
percaturan politik nasional yang dalam tahun-tahun terakhir ini diwarnai isu
agama.
Mereka dalam lingkaran
politik Prabowo, menjadi modal yang bisa diperhitungkan guna mencapai target
pada kontestasi pilpres yang tinggal menghitung hari.
Politik
tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan. Dalam konteks ini, hadirnya gerakan
Islam politik tentu menginginkan sebuah perubahan dalam pola kekuasaan saat
ini.
Dogmatis
Proses
demokrasi di Indonesia beberapa waktu terakhir, mencerminkan kekuasaan yang tidak terlihat. Contohnya
dalam bentuk partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh rayuan simbolik, berupa ideologi atau semacamnya.
Ideologi yang dimaksud, biasanya berbasis agama dan sangat
bersifat hegemonik. Elite agama menjadi salah satu faktor penentu dalam
keberhasilan. Mencuatnya nama Rizieq Shihab, dapat menuntun partisipasi
masyarakat atas dasar nilai agama.
Tentunya hal tersebut sangat menguntungkan Prabowo. Sebab dalam
praktiknya, kekuasaan yang tidak terlihat sangat terikat dengan pola perilaku
pemilih.
Munculnya suara di tengah masyarakat dengan berbagai interpretasi
religius demi kepentingan politik tertentu, memang melukai demokrasi dan
kedewasaan berpolitik.
Namun ketika berbicara kekuasaan, pola permainan isu pun
menjadi salah satu cara terbaik untuk mengotak-atik dan mengkotak-kotakkan
masyarakat dalam konteks pemilihan.
Akibatnya segala sesuatunya tidak lagi berangkat dari pilihan
politik yang rasional. Tetapi lebih ke arah pengakuan atas suatu ideologi
berbasis agama dan keberpihakan yang bersifat dogmatis.
Prabowo dan koleganya sudah menang di kontestasi Pilkada DKI
Jakarta 2017. Akankah hal yang sama terjadi lagi di Pilpres 2019. Kita tunggu 17
April mendatang. (yebe/aktivis media)
