Pasca Akbar Tandjung
sebagai Ketua Umum, Partai Golkar sering mengalami guncangan. Bahkan sampai terbelah
menjadi dua kubu. Efek tersebut disadari atau tidak, berakibat tergerusnya perolehan suara dari pemilu ke pemilu.
Pemilu 1999, Golkar
memperoleh suara nasional sebesar 22,44 persen, 2004: 21,58 persen, 2009: 14,5
persen, dan 2014: 14,75 persen. Berada di bawah Gerindra yang notabene partai
baru, namun sebagian besar pendirinya berasal
dari partai belambang pohon beringin itu.
Dengan kondisi tergerus
dan terus tergerusnya perolehan suara, energi pembaruan dibutuhkan Golkar untuk
meningkatkan kembali elektabilitasnya.
Sangkarutnya suara partai dalam
perhelatan politik nasional, tidak lepas dari roda organisasi yang stagnan. Kaderisasi
yang lamban, serta ketergantungan terhadap tokoh tertentu.
Bahkan Golkar seolah
bermetamorfosis menjadi ‘perusahaan’ bisnis. Siapapun yang menguasai saham,
dialah pemilik tunggal. Tak ayal, kader-kader potensial bertumbangan. Bahkan
tidak jarang hijrah ke partai lain
Kini kehadiran Airlangga Hartarto
sebagai ketua umum, menjadi harapan baru. Airlangga diharapkan mampu
memodifikasi Golkar menjadi partai yang lebih modern, dan terbuka.
Tidak terdengar bermasalah
dalam hukum, Airlangga diharapkan mampu membenahi bahtera Golkar. Dengan figurnya
yang bersih dan masih muda (57), tentu saja memberi harapan baru bagi Golkar ke
depan.
Terlebih lagi dengan
potensinya itu, Airlangga dianggap mampu menjadi figur yang mewakili generasi
muda. Apalagi menjamurnya pemilih milenial dewasa ini, tentu saja menjadi
keuntungan tersendiri.
Melihat potensi yang dimiliki
Airlangga Hartarto, ada beberapa ‘PR’ yang harus segera dibenahi. Di antaranya membangun
kembali tradisi musyawarah dan kekeluargaan. Tradisi ini penting dilakukan
dalam upaya untuk mensolidkan kader-kader Golkar.
Pengalaman masa lalu
Golkar yang terpecah, tentu saja karena tradisi musyawarah tidak dilakukan dengan
baik. Sehingga kader Golkar yang loyal terhadap salah satu tokoh, berani
memberontak. Akibatnya, perpecahan menjadi keniscayaan.
Airlangga juga harus bisa
memenangkan pertarungan opini publik terkait Golkar. Karena sejak Setnov terjerat
dalam kasus KTP elektronik, persepsi publik terhadap Golkar cenderung memburuk.
Bayang-bayang citra negatif Setnov sulit untuk dilepaskan, mengingat ia adalah ketua umum. Oleh sebab itu salah satu strategi untuk melawan opini negatif publik, Airlangga harus memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kader potensialnya, terutama yang muda, untuk tampil ke publik.
Memilih kader muda yang bersih serta mewakili anak-anak muda, menjadi sangat penting bagi Airlangga. Setidaknya untuk mempersiapkan diri di kontestasi 2024 mendatang. (yebe/aktivis media)
