MARABAHAN, banuapost.co.id–
Kerawanan pemilu bisa bersumber dari lembaga penyelenggaranya, seperti Komisi
Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bekerja tidak
profesional.
“Kalau mereka tidak punya integritas, bisa menjadi
potensi kerawanan,” tandas Kepala Badan Kesbangpol Batola, Drs Noripani.
Noripani mengungkapkan itu ketika menjadi nara sumber
dalam dialog publik dalam rangka kewaspadaan dini menghadapi kerawanan pada
Pemilu 2019, Rabu (10/4).
Dialog publik yang digagas Badan Kebangpol Batola, dihadiri
sejumlah forum kemasyarakatan. Dialog dipandu Kabid Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Nasional, Mirwan Efendi Siregar.
Selain lembaga tesebut, lanjut Noripani, kerawanan bisa
berasal dari pemain (peserta pemilu) yang selalu menabrak aturan demi mencapai
tujuan.
Kerawanan lain, caleg melakukan fitnah atau kampanye
hitam kepada sesama peserta pemilu lainnya, baik sesama partai politik (parpol)
maupun berbeda partai.
Atau kerawanan yang timbul karena perbuatan aparatur.
“Misal, kesbangpol ikut mendistribusikan logistik. Padahal itu jelas bukan
wewenangnya,” tegasnya.
Sementara satu peserta diskusi, Dali Purwadi, mengaku
mendapat informasi, modus caleg untuk mendapatkan suara kini semakin canggih. Kabarnya
membidik oknum petugas KPPS untuk mendapatkan suara secara culas.
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Batola, Rahmatulah Amin,
berjanji memaksimalkan pengawasan di lapangan.
“Di TPS nanti pengawas kita akan mencatat. Misalnya,
berapa pemilih yang datang, berapa surat suara yang tersedia, berapa yang
terpakai dan tidak, berapa suara sah dan tidak sah. Agar tidak disalahgunakan
oleh oknum-oknum tertentu,” jelas Amin, panggilan akrabnya.
Amin memastikan, kalau ditemukan pelanggaran pihaknya
tidak segan menindaknya. Tidak pandang bulu. Baik dilakukan partai besar maupun
kecil, tetap akan diproses sesuai undang-undang pemilu.
Menurut Amin, selain penindakan pihaknya juga melakukan
pencegahan. Tak hanya berupa imbauan di spanduk, saat masa tenang nanti bawaslu
akan melakukan patroli pengawasan hingga ke desa-desa.
“Dalam kegiatan itu, pada setiap kerumunan, mobil
patroli atau kendaraan kita akan singgah, kemudian kita mengajak masyarakat
untuk menolak politik uang, karena bagi pelanggar akan dikenai sanksi,” pungkasnya.
Sedang Mayor Edy Yulianto dari BIN koordinator wilayah
Batola, berharap agar semua pihak turut memelihara situasi kamtibmas yang
kondusif.
“Tentang siapa yang menang atau kalah, tidaklah jadi
soal. Itulah pilihan masyarakat. Yang penting, masyarakat bisa makan dan bekerja
dalam situasi kondusif,” cetusnya. (rd/foto:
rudy)
