PELAIHARI, banuapost.co.id– Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diapresiasi Bupati Tanah Laut, H Sukamta, karena memanusiakan manusia.
Sebab kota yang tertata dengan baik, akan menjamin
ketersediaan fasilitas pokok untuk warga yang tinggal di sebuah wilayah.
“Jika sudah tertata keperluan untuk air bersih, jalan,
listrik, sanitasi yang baik, akan memudahkan warga untuk menjalankan roda
kehidupan,” jelas Kamta, sapaan akrab Bupati Tanah Laut itu.
Hal ini disampaikan bupati saat membuka kegiatan Workshop
Program Kotaku National Slum Upgrading Program (NSUP) Kabupaten Tanah Laut, Selasa
(26/11).
“Program ini bagus, karena masuk program bupati, dimana
kita ingin membina desa dan menata kota. Saya sambut baik program ini. Ini
program gotong royong pusat, provinsi dan kabupaten, gotong royong yang baik
untuk memberikan pelayanan yang baik pada rakyat kita dan memberikan hak-hak
rakyat kita,” sambungnya.
Program Kotaku ini dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 271 kabupaten/kota. Merupakan
satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Melalui program Kotaku ini, bupati juga berpesan
hendaknya bukan hanya milik PUPR. Tapi semua pihak bisa turut ambil andil
berpartisipasi, memberikan dukungan. Sehingga kota betul-betul tertata,
terkendali dengan baik.
“Terimakasih untuk semua yang sudah terlibat, semoga
dengan adanya workshop ini program pengelolaan kota ini, bisa lebih bermanfaat
lagi,” imbuh Kamta.
Kegiatan workshop ini juga diisi dengan testimoni dari
Desa Panjaratan terkait pengelolaan bank sampah, serta materi dari Kepala
Bappeda Andris Evony tentang Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh.
Kegiatan ini diikuti 60 orang peserta, di antaranya kepala desa se-Kecamatan Pelaihari, Satker
Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP), Tim Kordinator Kota (Korkot) serta
Asisten Kota (Askot) Mandiri. (zkl/foto:
ist)
