JAKARTA, banuapost.co.id– Usulan gelar Bapak Pembangunan Nasional yang diberikan kepada (Alm) Soeharto, Presiden ke-2 RI, ternyata andil Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menyenangkan penguasa rezim orba itu.
“Paradigma KNPI sekarang harus berubah, bukan lagi
sebagai ‘penyusu kekuasaan’. Namun potensi pemuda sebagai agen perubahan,
penyadaran dan pencerdasan serta pembelaan hak-hak rakyat,” ujar fungsionaris
Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, Cahyo G Saputro di Jakarta, kemarin.
Seharusnya, lanjut pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia ini, gelar tersebut layak diberikan kepada Jokowi. Karena gencarnya pembangunan infrastruktur yang melebihi pembangunan selama 32 tahun era pemerintahan Soeharto.
Bahkan, menuru Cahyo, Jokowi berhasil membuat peninggalan
peradaban infrastruktur yang merupakan hasil dari pembangunan nasional bukan
warisan penjajah.
“Cukup memuaskan. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, itu
menunjukkan manifestasi pemimpin rakyat,” tandasnya.
Dirinci Cahyo, dalam lima tahun terakhir ini Jokowi
berhasil membangun jalan nasional mencapai 4.119 Km, jalan desa seluas 191.000
kilometer dan jalan tol mencapai 1.852 Km.
Begitupun dengan perumahan, telah terbangun sebanyak
4.792.318 unit, rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan, sebanyak 893
tower dengan total 50.031 unit.
Bendungan yang terbangun mencapai 65 bendungan,
penanganan kawasan kumuh mencapai 24.295
Ha, jaringan irigasi yang terbangun mencapai 1.004.799 Ha, jembatan yang
terbangun mencapai 51.092 m serta membangun 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
dilengkapi dengan pasar dan sarana pra sarana pemukiman dasar lainnya.
“Khusus untuk PLBN, sarana dan pra sarananya, menunjukkan
kewibawaan negara terhadap negara tetangga yang berbatasan,” ujarnya.
Menyinggung rencana pemindahan Ibukota, projek yang telah
ada sejak kepemimpinan Bung Karno dan Soeharto, menurut Cahyo, salah satu
keberanian Jokowi untuk memutuskan di Kaltim atau Pulau Kalimantan.
“Artinya apa? Penumpukan pembangunan, ledakan penduduk,
kemacetan dan keruwetan di Pulau Jawa akan bergeser dan terurai,” jelas Cahyo.
Selain itu, lanjut Cahyo, PDB yang menumpuk di Pulau Jawa
akan lebih merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang gencar di luar
Pulau Jawa.
Meski demikian, diingatkan Cahyo, pentingnya pengawalan
projek-projek strategis ini dari potensi penyimpangan atau potensi melawan
hukum atau tindak pidana korupsi.
“Karena perlunya aparat penegak hokum, baik Kepolisian,
Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, melakukan pengawasan yang komprehensif,” imbuhnya.
Karena pelaksana proyek, sambung Cahyo, hampir sebagian
besar adalah BUMN Karya. Oleh sebab itu, jangan sampai jebol dan kedodoran, seperti
saat ini gencar terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya. (yb/foto: ist)
