JAKARTA, banuapost.co.id– Rencana pemerintah melaksanakan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya.
“Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru. Selain tidak matang, juga akan memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, Rabu (27/5).
Sebab, lanjut Puan, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya, akan memiliki variasi-nya masing-masing.
WHO sendiri, menurut Puan, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus korona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.
Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru, harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.
Diingatkan peretas sejarah wanita pertama sebagai Ketua DPPR RI itu, transparansi data menjadi penting. Sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat, saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.
“Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” ujar cucu pendiri bangsa, Ir Soekarno, yang juga Presiden Pertama RI tersebut.
Dalam protokol kenormalan baru, sambung Puan, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika ada gelombang baru penyebaran virus korona.
“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan,” imbuh putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu.
Kesemuanya nanti, menurut Puan, harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga. (yb/b2n/foto: ist)
