JAKARTA, banuapost.co.id– Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati.
Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (10/6), Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru itu.
Pertama, presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.
“Sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada,” jelas presiden.
Kedua, presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru, agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.
“Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa. Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan,” imbuhnya.
Ketiga, presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan.
“Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah, tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi, didahulukan. Terutama sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua,” ujarnya.
Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Termasuk koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.
“Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini,” katanya.
Kelima, presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, agar tidak lengah. Terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis.
“Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” tegasnya. (yb/din/foto: muchlis jr)
