JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan perhatian terhadap angka kematian akibat Covid-19. Karena itu, diminta bekerja secara luar biasa dalam konteks manajemen krisis.
Dalam arahannya kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Senin (27/7), presiden juga menekankan sejumlah hal.
“Pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” ujarnya.
Pembentukan Komite, sambung presiden, bukan berarti membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan kesehatan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari lanskap ekonomi negara.
Karena itu, penanganan terhadap kedua sektor tersebut, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, harus berjalan secara beriringan dan terpadu.
Kepala Negara kembali menekankan, penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke-8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,” tandasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, presiden meminta agar pengujian, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif.
“Jika masih ditemui kekurangan peralatan tes, mesin PCR, kapasitas lab, APD, juga peralatan rumah sakit, segera bereskan. Komunikasi dengan rumah sakit, masyarakat, dan daerah harus dilakukan se efektif mungkin,” tegasnya. (yb/din/foto: lukas)
