JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menilai penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal. Anggaran dengan jumlah sebesar, Rp 695 triliun, harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran serta dampak yang ditimbulkan Covid-19.
Penilaian disampaikan presiden saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Senin (27/7).
“Data terakhir yang saya terima, 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid yaitu sebesar Rp 695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen,” ujarnya.
Presiden lantas memerinci serapan anggaran itu, di antaranya di bidang perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru terserap 6,5 persen.
“Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat. Sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi, betul-betul segera diselesaikan,” tuturnya.
Kepala Negara mengingatkan, apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran, maka regulasi harus direvisi agar muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.
“Lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan, sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada,” tandasnya. (yb/din/foto: lukas)
