PELAIHARI, Banuapost.co.id- Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto (HRT) mengatakan, pembangunan daerah harus dibangun melalui kolaborasi. Kalau tidak direncanakan bersama, maka yang terjadi adalah salah arah dan salah prioritas.
Hal ini disampaikan HRT saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tala 2027 yang digelar di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Kamis (29/1/2026).
Melalui FGD ini, Bupati berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan, saran dan kritik konstruktif sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tala Tahun 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menegaskan, penyusunan Rancangan Awal RKPD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“FGD ini adalah dasar awal perencanaan. Bukan formalitas, tetapi ruang bersama untuk menyusun arah pembangunan Kabupaten Tala ke depan agar lebih terukur, berkualitas, dan bermanfaat,” tegasnya.
Ia menekanka, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, dunia usaha, perbankan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda, menjadi sangat penting.
“Pembangunan daerah harus dibangun melalui kolaborasi. Kalau tidak direncanakan bersama, maka yang terjadi adalah salah arah dan salah prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas utama Kabupaten Tala. Menurutnya, daerah hanya akan maju jika memiliki manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Tema pembangunan dari tahun ke tahun memiliki benang merah yang sama, yaitu penguatan sumber daya manusia. Ini harus menjadi fokus utama agar Kabupaten Tala tidak tertinggal dari daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk penguatan UMKM dan sektor produktif lainnya, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan nasional. (zkl/foto: diskominfostasantala)
