SK Gubernur Mencabut IUP-OP PT Silo Grup Kembali Kandas

BANJARBARU, banuapost.co.id– Lagi-lagi Pemprov Kalsel kalah dalam mempertahankan kebijakan hukum. Kasasi mempertahankan Surat Keputusan (SK) Gubernur mencabut tiga izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) milik anak perusahaan PT Silo Grup, kandas di Mahkamah Agung (MA).

Kekalahan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Silo Grup menggugat tiga SK yang ditandatangani Gubernur H Sahbirin Noor, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, di PTUN Banjarmasin, Januari  2018.

Sebelumnya, sekitar empat bulan lalu, PTUN Banjarmasin memenangkan gugatan Silo Grup melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin pengacara  Yusril Ihza Mahendra dari Ihza & Ihza Law Firm.

Kalah di PTUN Banjarmasin, Pemprov Kalsel melalui tim hukumnya, yakni Andi M Asrun, serta tim jaksa pengacara negara dari Kejati Kalsel, mengajukan banding ke Pengadilan TUN Jakarta. Hasilnya, 24 September 2018 lalu, majelis hakim PT TUN Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama.

Menurut Kepala Bappeda Kalsel, Fajar Nurul Desira, upaya Gubernur H Sahbirin Noor untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat provinsi ini, khususnya warga Pulau Laut, Kotabaru, agar tempat tinggal mereka bebas dari tambang, sudah maksimal.

“Namun perjuangan, kandas di meja hijau. Upaya kita sudah maksimal, tapi kita kembali kalah di MA. Sebagai pemerintah yang taat hukum, kita harus menerima keputusan itu,” kata Fajar ditemui di Hutan Kota Banjarbaru, Jumat (23/8).

Ke depan, lanjut Fajar, Pemprov Kalsel akan menagih komitmen dari Silo Grup yang pernah dijanjikan ke masyarakat bila mereka menambang di Pulau Laut.

Menurutnya, Silo Grup sempat menawarkan sejumlah komitmen kepada pemerintah dan masyarakat. Seperti memperhatikan daya dukung kawasan bila ditambang. Selain itu, menyediakan sistem air minum dan membangun Jembatan Pulau Laut.

“Komitmen itulah yang nanti kita kejar, selain pengawasan operasional tambang yang harus ramah lingkungan,” tandas  Fajar didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq.

Areal kehutanan

Sementara Hanif yang pernah menjabat Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel saat kasus ini bergulir menjelaskan, melihat dari perijinan ketiga anak perusahaan Silo Grup tersebut, arealnya tidak ada yang masuk kawasan hutan.

“Ketiga perizinanya tidak ada yang masuk areal kehutanan. Ketiganya masuk di Areal Penggunaan Lain (APL). Memang ada areal eksploitasinya yang dekat dengan hutan. Tapi areal eksplorasinya tidak ada di areal kehutanan,” jelas Hanif.

Seperti diketahui, tiga SK Gubernur Kalsel yang coba dipertahankan, namun kandas hingga di tingkat MA ini, pertama No: 503/119/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 hektare di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.

Lalu, SK No: 503/120/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018, berisi pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambang batubara seluas 8.139,93 hektare di Pulau Laut Timur.

Disusul SK No: 503/121/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018, juga dicabut IUPOP untuk PT Sebuku Tanjung Coal yang akan menggarap wilayah konsesi seluas 8.990,38 hektare di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara. (emy/foto: ist)