Presiden: Urusan Pacul, Masa Masih Impor?

JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo mengatakan, sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas, dapat didesain para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11), Kepala Negara menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.

“Misalnya urusan pacul. Masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain,” ujarnya.

Menurut presiden, pengadaan kebutuhan barang melalui impor, memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.

“Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang,” jelas presiden.

Selain itu, lanjut presiden, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor. Sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi.

“Sehingga kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor,” tuturnya.

Karena itu, presiden meminta lembaga terkait dan kementerian, untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Prioritaskan benar, harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog,” imbuh presiden.

Bahkan, sambung Kepala Negara, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog. Sehingga membuka akses pasar baru bagi mereka.

“Bahkan kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya masuk ke e-katalog. Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap harus dijamin, tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat,” ucapnya.

Oleh karenanya, sebelum membuka Rakornas 2019 tersebut, presiden mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi optimal dan menyukseskan sejumlah visi pemerintah.

“Yaitu mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM. Sehingga pada akhirnya nanti, defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus,” tandasnya. (yb/din/foto: rusman)