BANJARBARU– Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kasel disarankan memanfaatkan jaringannya mengangkat persoalan kenaikan BBM non subsidi menjadi isu nasional.
Saran itu mengemuka dalam pertemuan BEM Kalsel dan PT Pertamina yang digagas Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Pemprov Kalsel di kantor Setdaprov, Banjarbaru, Rabu (18/7).
“Dengan menjadikan isu nasional, maka akan lebih diperhatikan pemerintah pusat, karena ini bukan domainnya kita,” ujar Kabiro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Kalsel, Drs Zulkifli.
Sebab, lanjut Zulkifli, Pertamina tidak bisa menghalangi para pengecer atau pelangsir BBM, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tidak dapat dijangkau secara langsung.
Meski demikian, diingatkan Zulkifli, kenaikan harga BBM non subsidi dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi Pertamina tidak ada yang salah apabila mensosialisasikannya merjelang kenaikan harga kepada masyarakat.
Dengan begitu, tidak ada kesalahpahaman timbul. Sementara bagi masyarakat selaku konsumen, kenaikan harga jika didasarkan dengan alasan rasional, tentu dapat diterima.
Sementara Asisten Senior Sales Executive BBM Retail PT Pertamina Region VI Banjarmasin, Chairullah, menjelaskan, harga minyak dunia yang terus naik hingga menyentuh 75 dolar per barel lah yang meninmbulkan naiknya harga BBM.
Menurut Chairullah, pendistribusian BBM jenis premium di Kalsel sejak April 2018 hingga sekarang, mengalami kenaikan rat-rata 10 persen. Sementara untuk besarnya kebutuhan BBM jenis premium tidak ada batasan, karena disesuaikan dengan permintaan SPBU. Artinya tidak dikendalikan oleh PT Pertamina.
Sedang Koordinator Wilayah BEM Kalsel, Melky Andreas Langwo, mengatakan, harga naik akan berimbas pada langkanya BBM jenis premium.
“Karena BBM non subsidi harganya naik, maka masyarakat yang sering menggunakan pertamax akan bermigrasi ke premium. Ini tentunya akan membuat premium akan semakin sulit didapat,” katanya.
Pertemuan merupakan tindak lanjut dari aksi demo yang dilakukan Forum BEM Kalsel terkait kenaikan harga BBM non subsidi di Gedung DPRD Kalsel, 12 Juli lalu.
Selain pihak PT Pertamina dan BEM Kalsel, dalam pertemuan ini juga hadir beberapa pihak, seperti Polda Kalsel, Hiswanamigas, Dinas Perdagangan, Dinas ESDM Kalsel. (syh/foto: hum)
