JAKARTA, banuapost.co.id– Mengembangkan budaya dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi, merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi, juga merupakan kunci utama.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 dari Istana Negara, Rabu (16/12).
Dalam acara yang digelar secara virtual melalui konferensi video dan Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), presiden juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.
“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir ruang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala Negara.
Menurut presiden, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik, merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” jelasnya.
Pembenahan sistem yang sedang dilakukan, pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.
Oleh sebab itu, profesionalitas aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.
“Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan serta penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan dan tata kelola pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” tegasnya.
Upaya pemberantasan korupsi, lanjut presiden, membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, serta butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya.
Selain itu juga, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, serta perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.
“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, serta menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” tandasnya. (yb/*/foto: muchlis jr)
