BREBES, banuapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya.
Permintaan disampaikan Puan dalam kunjungan kerja usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di tiga provinsi, Ahad (9/5).
“Kami di DPR-RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas dan konsisten pelaksanaannya di lapangan,” tandas Puan di Tol Pejagan, Jawa Tengah.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku sudah meninjau kesiapan petugas di lapangan terkait pelarangan mudik. Di antaranya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Pelabuhan Merak, Banten dan tol Pejagan, Jawa Tengah.
Mengenai penyekatan kendaraan pemudik di Tol Pejagan, Puan berpesan agar petugas tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan. Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Selain itu, Puan juga mengaku menerima laporan di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik.
Namun perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu percaya, Polri dapat memetakan sumber masalah dan menentukan solusinya. Sebab jangan sampai kegiatan lain yang non-mudik terhambat karena aturan larangan mudik.
“Karena itu kita semua harus bersabar, mudik tahun ini cukup dilakukan secara digital, silaturahmi secara online. Tahun ini kita tunda mudik untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan kampung halaman kita,” imbuh Puan.
Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak dan Tol Pejagan, Puan didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo. (yb/b2n/foto: ist)
