BATAM, banuapost.co.id– Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, meminta jajarannya memperkuat pengamanan perbatasan NKRI dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Permintaan disampaakan Yasonna dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu (19/1/).
Apel Nasional Gabungan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, sekaligus bagian dari rangkaian peringatan ke-72 tahun Hari Bhakti Imigrasi yang mengangkat tema “Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum, dan Keamanan untuk Negeri”.
“Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan dengan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah seperti daerah lainnya,” kata Yasonna.
Menurut Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu, dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia di utara, dengan Papua Nugini di Timur dan Timor Leste di Selatan, juga perbatasan laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia.
Adapun kemenkumham berkontribusi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsi keimigrasian.
Fokus pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham adalah terhadap lalulintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
“Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan, menjadi penting dari pencegahan masuknya Covid-19 dengan ragam varian yang terus berkembang,” ujar Yasonna.
“Pengamanan dan pengawasan yang baik, juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa oknum WNA yang tidak bertanggung jawab,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Karena itu, Yasonna mendorong seluruh jajaran kemenkumham, khususnya Ditjen Imigrasi, agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif, efisien, sesuai target kinerja tingkat pusat serta wilayah yang sudah ditetapkan awal 2022.
Begitupun dengan peningkatan layanan publik terkait keimigrasian, diharapkan Yasonna sejalan dengan potensi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. (ril/foto: ist)
